Oleh Stefanus Putra Imanuel

PROYEK pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan proyek yang tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah, hal tersebut dikarenakan IKN merupakan megaproyek yang akan ditempati sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta. Demi mendapatkan hasil yang maksimal tentu saja pengawasan terhadap pembangunan tersebut perlu dilakukan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) telah menaruh harapan terhadap sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) pada pembangunan IKN di Kalimantan Timur (KALTIM). Ketua Satuan Tugas (SATGAS) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pada prinsipnya penerapan SMKK memiliki keterkaitan dengan kualitas.

Terkait dengan aspek SMKK dalam penyelenggaaraan infrastruktur IKN, meliputi tahap perencanaan konstruksi, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, Danis menilai, penerapan SMKK ini berlaku untuk semua pembangunan infrastruktur di Indonesia, tidak terkecuali infrastruktur IKN.

Bahkan Menteri Basuki juga telah menerbitkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi agar dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.

Danis menuturkan, untuk pekerjaan konstruksi di IKN, pengawasan akan dilakukan secara berlapis, hal tersebut dilakukan karena pekerjaan konstruksi di IKN cakupannya besar. Sehingga setiap paket pekerjaan diawasi paling tidak empat level. Misalnya, paket jalan sumbu kebangasan dan pengawasan dari kontraktor, pengawasan manajemen konstruksi, pengawas pengguna proyek dari PUPR, dan khusus untuk pembangunan IKN ada manajemen konstruksi Induk.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi secara berkala melakukan monitoring SMKK mengacu pada prinsip keselematan keteknikan konstruksi. Di antaranya pengecekan material yang akan digunakan dan pengujian kelaikan fungsi. Kemudian prinsip keselamatan dan kesehatan pekerja seperti pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penggunaan pelindung diri.

Tentu saja pengawasan yang dilakukan tidak hanya untuk pekerja saja, tetapi juga keselamatan public, masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalnya bagaimana manajemen transportasinya juga sudah diatur, termasuk keselamatan lingkungan, misalnya dengan menyiapkan nursery untuk bibit-bibit tanaman penghijauan yang ditanam di sepanjang jalan tol akses IKN yang sedang dibangun.

Perlu diketahui bahwa sebanyak 2.962 orang tenaga kerja konstruksi IKN Nusantara juga sudah melakukan pelatihan berdasarkan jabatan dan kerja. Sistem manajemen keselamatan konstruksi di IKN memiliki petugas di setiap paket yang disebut Ahli K3 konstruksi utama atau Ahli K3 Konstruksi Madya yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan.

Danis juga mengatakan bahwa progress pembangunan IKN telah mencapai 29%. Dirinya juga merincikan progress dari tiap-tiap proyek pembangunan infrastruktur di Kawasan tersebut. Pertama ialah Istana Presiden, di mana saat ini progresnya mencapai 11.91%, angka tersebut tidak jauh berbeda dengan kantor Presiden yang kini progresnya sudah mencapai 12,05%.

Sementara itu, untuk Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung lainnya progresnya sedikit lebih unggul, yakni mencapai 14,11%. Selain itu, pihaknya juga tengah menggenjot sejumlah 4 kantor Kementerian Koordinator (Kemenko). Progresnya cukup bervariasi dengan rentang 3-5%. Danis juga mengatakan bahwa pihaknya telah memulai pembangunan rumah tapak untuk jabatan Menteri. Adapun saat ini proses pembangunan rumah dinas telah mencapai 7,23%.

Selanjutnya, pihaknya juga tengah menggenjot pembangunan jalan tol dari Balikpapan ke Kawasan IKN. Untuk progresnya, jalan tol segmen 3A (Karagjoang-KTT Karianggau) pembangunannya mencapai 4.5%, segmen 3B (KTT Kariangau-Simpang Tempadung) mencapai 18,91% dan segmen 5A (Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang) mencapai 21,32%. Nantinya, tol tersebut yang akan terkoneksi dengan inner tunel atau terowongan bawah laut.

Selain membangun infrastruktur Gedung dan jalanan, pihaknya juga telah melaksanakan pembangunan Bendungan, yakni Bendungan Sepaku Semoi. Adapun saat ini, pembangunannya sudah hamper selesai dengan progress 91,28%. Lalu ada pula intake sungai sepaku dengan progress sebanyak 92,27%.

Dengan beragam pembangunan yang digalakkan, tentu wajar jika IKN membutuhkan pengawasan secara berlapis, hal ini dikarenakan proyek IKN merupakan megaproyek untuk membangun infrastruktur sekaligus membangun peradaban baru. Di mana IKN yang ada di Kalimantan diharapkan mampu menjadi lokasi IKN yang representatif.

Pengawasan tentu saja menjadi penting agar pembangunan IKN bisa sesuai dengan target yang ditentukan. Sehingga pengawasan yang dilakukan secara berlapis diharapkan progress pembangunan IKN akan semakin cepat sehingga percepatan ekonomi juga bisa digalakkan kembali.

Apalagi pembangunan IKN juga memiliki dampak yang positif terhadap para pedagang kecil yang ada di sekitarnya. Pengawasan secara berlapis juga bentuk komitmen kepada investor-investor yang telah berminat untuk masuk ke IKN Nusantara. Sehingga progress pembangunan IKN dapat menambah kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Pembangunan IKN yang mendapatkan pengawasan berlapis tentu saja menjadi bukti bahwa pemerintah memiliki berkomitmen untuk menjamin kualitas pembangunan IKN di Kalimantan Timur.*

Penulis adalah Kontributor Citaprasada Institute Jakarta