Batam, batamtoday - Untuk tahun 2011, Pemerintah RI mentargetkan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) sebanyak 7,7 juta orang. Untuk mengoptimalkan target tersebut, pemerintah telah menyiapkan program pengelolaan wisata dengan model Destination Management Organization (DMO).

Optimisme kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) tersebut didukung penyediaan anggaran sebesar Rp 25 miliar. Sedikitnya 15 DMO dikembangkan hingga 2014 untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata Indonesia.

Dikemukakan Firmansyah Rahim, Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam keterangan persnya menyebutkan  saat ini pihaknya tengah melakukan komukasi intensif dengan 33 pemerintah provinsi di Indonesia. Setidaknya di tahun 2011, kemenbudpar telah melakukan pemetaan pengembangan DMO di enam daerah dengan perspektif alokasi anggaran sebesar Rp 2 hingga 3 miliar per DMO.

Disebutkannya program DMO akan menyentuh wilayah wisata Pangandaran, Danau Toba, Komodo-Kelimuty, Java promo-Borobudur, Bunaken, Bali-Danau Batur, Rinjani, Kota Tua Jakarta, Toraja, Bromo-Tengger-Semeru, Raja Ampat, Wakatobi, Tanjung Puting, Derawan dan Sabang.

“DMO tahun kemarin baru di Pangandaran dan Danau Toba dan tahun ini ditambah enam DMO lagi," katanya, Rabu 23 Februari 2011.

Program DMO ini menurutnya akan dituntaskan di tahun 2014. Sejauh ini, katanya program ini telah menghasilkan output tentang perencanaan (blueprint) destinasi itu maka pemerintah pusat dan daerah akan dukung pembangunan fisik infrastrukstur dan fasilitas bersama kalangan pihak BUMN maupun swasta.

Peran masyarakat ditambahkannya sangat diharapkan dalam mengelola DMO sehingga mampu memberikan kontribusi kesejahteraan menyeluruh serta mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sepadan. Selain itu, melalui pola DMO juga diharapkan lingkungan terpelihara serta kearifan lokal di sekitar kawasan wisata semakin terjaga.

Rakernis kali ini berlangsung dari 21-23 Febuari 2011 diikuti sedikitnya 150 peserta dari jajaran pejabat Kemenbudpar, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat provinsi, Kabupaten termasuk Bappeda dan stakeholder lainnya. Inti dari Rakernis ini adalah meningkatkan kordinasi dan sinkronisasi dari perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata untuk menciptakan kesamaan visi dan misi serta komitmen bersama termasuk nantinya dengan para wakil rakyat.

Keikutsertaan kementrian terkait keperti Kelautan dan Perikanan, Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Kehutanan, Perhubungan, Kesra dan Kementrian ESDM dapat mempercepat keterpaduan program.