Perselisihan Hubungan Industrial Manajemen The Hi

Batam, batamtoday - Setelah enam kali menggelar aksi tanpa dialog dengan pihak manajemen hotel The Hills, akhirnya tuntutan 16 orang mantan karyawan didengar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Rudi Sakyakirti dan akan difasilitasi untuk berdialog

Rudi menegaskan langkah pihaknya untuk menjadi mediator belasan mantan karyawan hotel The Hills setelah didesak untuk memperhatikan tuntutan yang disampaikan dalam aksi bersamaan dengan aksi penolakan kenaikan pajak di halaman Kantor Walikota Batam, Rabu 23 Februari 2011.

"Kami (Disnaker) akan menjadi fasilitator bagi karyawan untuk menyuarakan tuntutannya kepada manajemen hotel," kata Rudi dihadapan belasan pekerja.

Dalam aksi itu belasan pekerja pariwisata yang dikoordinasi Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSPP) SPSI Batam mendesak kepada pemerintah agar memperhatikan nasib pekerja secara langsung, sebab selama ini pemerintah dinilai bersikap tebang pilih untuk menjadi mediator permasalahan tenaga kerja.

Faisal (26), salah seorang mantan karyawan hotel The Hills yang dipecat setelah diketahui mengikuti aksi menuntut manajemen kepada batamtoday mengatakan aksi ini sengaja mereka lakukan bersamaan dengan SBSI untuk menyikapi rencana kenaikan pajak-pajak daerah. Baginya, belum perlu dilakukan kenaikan pajak jika masih banyak masyarakat yang teraniaya secara hukum sementara pemerintah terkesan hanya menjadi pemerhati tanpa bertindak.

"Bingung juga jadinya mesti ngadu kemana kalau begini," katanya.

Faisal berharap aksi yang mereka lakukan kali ini merupakan aksi terakhir setelah sempat enam kali melakukan aksi tanpa adanya itikad baik dari manajemen hotel The Hills untuk melakukan dialog seputar tuntutan.

Sementara itu, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSPP) SPSI Batam, Supri Widjanarko menegaskan kepada pemerintah agar bertindak cepat terhadap permasalahan masyarakat, sebab jika tidak masyarakat yang akan bertindak dengan caranya sendiri.

Indikasi minimnya perhatian pemerintah terhadap pekerja di Batam makin terlihat jelas pada saat Disnaker dan DPRD Kota Batam hanya mementingkan satu permasalahan saja tanpa coba membagi tugas melakukan mediasi terhadap permasalahan hubungan industrial lain.

"SBSI melihat pekerjaan menyerap aspirasi saja seperti harus ada uang nya dulu baru bisa dibantu. Betul-betul ironi," tukas Supri.

Udin P. Sihaloho, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam mengaku pihaknya telah menerima surat dari pihak SBSI terkait permasalahan tersebut. Namun karena pihaknya masih disibukan dengan urusan utang piutang antara manajemen PT Drydocks World Indonesia dengan puluhan rekanan kerjanya, maka relatif konsentrasi komisi terfokus.

Meski begitu, Komisi IV kata Udin pasti akan menjadi pendamping Disnaker untuk menjadi fasilitator bagi karyawan untuk berdialog dengan manajemen hotel.

"Kita akan kesana nanti untuk cek langsung sikap arogansinya gimana sih?," kata Udin.