BATAMTODAY.COM, Jakarta - Di tengah tantangan pasar keuangan global, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan I tahun 2023 masih terus terjaga dan menunjukan optimisme, terhadap pemulihan ekonomi yang kuat, seiring membaiknya berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik.

Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana disepakati dalam rapat berkala KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) II tahun 2023 pada Jumat (28/4/2023) akan terus memperkuat koordinasi dan kewaspadaan terhadap perkembangan perekonomian dan risiko pasar keuangan global ke depan, termasuk risiko rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.

Walau demikian, KSSK terus mencermati dinamika ekonomi global. Di mana pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 diprakirakan mencapai 2,6 persen, didorong oleh dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pasca pandemi Covid-19.

Namun, pasar tenaga kerja di AS dan Eropa tetap ketat sehingga mengakibatkan prospek penurunan inflasi global berjalan lambat dan mendorong berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang juga menurun.

Perkembangan ini mendorong aliran masuk modal asing dan penguatan nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. "Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, yaitu di triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03 persen yoy, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya di level 5,01 persen yoy," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat KSSK, Senin (8/5/2023).

Hal ini didukung oleh ekspor yang tetap tumbuh tinggi, tambahnya, konsumsi swasta yang membaik, konsumsi Pemerintah yang tumbuh positif, dan pertumbuhan invetasi nonbangunan yang tetap baik.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap kuat didukung oleh konsumsi swasta yang diprakirakan makin baik, investasi dan Kinerja ekspor juga tetap kuat didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh tinggi. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diproyeksikan sebesar 4,5-5,3%.

Di sisi lain, tekanan inflasi terus menurun. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) turun menjadi 4,33 persen yoy pada April 2023 dari 5,51 persen yoy pada Desember 2022. "Inflasi ini terus melambat menjadi 2,83 persen yoy dipengaruhi ekspektasi inflasi dan imported inflation yang menurun, serta pasokan agregat yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan," terangnya.

Sementara inflasi volatile food tetap terkendali, sebesar 3,74 persen yoy. Ini menunjukan dampak positif kebijakan moneter BI yang pre-emptive dan forward looking, serta sinergi yang erat dalam pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah), antara lain melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Selain itu, berbagai upaya stabilisasi harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran yang dilakukan Pemerintah dengan BI juga terbukti cukup efektif dalam menurunkan inflasi pangan.

Program tambahan bantuan pangan nasional juga mampu mengendalikan tekanan harga dan menjaga akses pangan pokok masyarakat sehingga turut mampu menjaga daya beli. Ke depan, inflasi diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran 3,0 +/- 1 persen di sisa tahun 2023.

Dari sisi neraca Pembayaran Indonesia (NPI), tercatat tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal. Transaksi berjalan triwulan I 2023 diprakirakan mencatat surplus ditopang surplus neraca perdagangan barang sebesar USD12,3 miliar, melanjutkan surplus selama 35 bulan berturutturut.

Nilai tukar Rupiah juga menguat sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Secara ytd, nilai tukar Rupiah pada 28 April 2023 menguat 6,12 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan apresiasi Baht Thailand (1,35 persen), Rupee India (1,10 persen), dan Peso Filipina (0,67 persen). Ke depan, penguatan nilai tukar Rupiah diprakirakan terus berlanjut.

Dengan begitu, Kinerja APBN sampai dengan triwulan I 2023 tetap positif. Hal ini ditandai dengan kinerja pendapatan negara yang tumbuh cukup tinggi dan realisasi belanja yang mampu menopang pemulihan ekonomi.

Di tengah tren perlambatan ekonomi global dan moderasi harga komoditas, pendapatan negara masih terus kuat. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 504,48 triliun (24,95 persen dari target APBN) atau tumbuh 25,36 persen yoy. Secara sektoral, kinerja penerimaan pajak yang masih kuat ditopang oleh penerimaan dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan, dan transportasi yang tetap stabil. Penerimaan pajak dari sektor pertambangan juga masih mampu tumbuh signifikan (113,55 persen). Sementara, Realisasi PNBP mencapai Rp 142,66 triliun (32,32 persen dari target APBN) atau tumbuh 43,75 persen yoy.

"Realisasi belanja negara, sampai dengan triwulan I 2023 mencapai Rp518,66 triliun (16,94 persen dari pagu APBN) atau tumbuh 5,70 persen yoy. Pertumbuhan positif tersebut ditopang oleh realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp347,23 triliun atau tumbuh 10,52 persen yoy dan realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp171,39 triliun atau 21,04 persen dari pagu APBN," ungkapnya.

Selain realisasi belanja, realisasi pembiayaan anggaran hingga triwulan I 2023 terjaga pruden, fleksibel, dan akuntabel sejalan dengan strategi pembiayaan tahun 2023. Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023, terealisasi sebesar Rp224,79 triliun (32,28 persen Target). Dengan begitu, APBN 2023 dirancang sangat konservatif namun tetap memberikan ruang yang memadai untuk berperan sebagai shock absorber. Kinerja penerimaan APBN masih sesuai target meskipun dihadapkan pada tren moderasi harga komoditas global.

Pemerintah juga masih akan mengoptimalkan peran APBN sebagai peredam gejolak global untuk menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai upaya pengendalian harga terus dilakukan dengan melakukan perluasan program perlindungan sosial.

Dalam perspektif jangka menengah-panjang, Pemerintah akan terus mendorong peran kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan melalui dukungan pada berbagai agenda reformasi struktural, penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kualitas birokrasi dan regulasi guna menciptakan iklim investasi dan bisnis yang mempunyai daya saing tinggi.

Dengan begitu, KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi dalam mengantisipasi dinamika global terutama potensi rambatan pada domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK.

Ditambahkannya, sebagai tindak lanjut, diundangkannya Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Pemerintah, BI, OJK, dan LPS juga berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan UU P2SK secara kredibel.

"Sosialisasi UU P2SK akan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk DPR RI, pelaku industri keuangan, dan masyarakat. Selanjutnya, KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Juli 2023 mendatang," pungkas Mentri Sri Mulyani.

Editor: Gokli