Musnahkan Pakaian Bekas Impor, Mendag: Tegakkan Hukum, Lindungi Konsumen dan Industri Dalam Negeri

BATAMTODAY.COM, Sidoarjo - Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan kembali memimpin pemusnahan pakaian bekas asal impor. Kali ini, sebanyak 824 bal senilai Rp 10 miliar pakaian bekas asal impor dimusnahkan di Komplek Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (20/3/2023).

Zulkifli Hasan didamping Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto; dan Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang. Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut temuan hasil pengawasan Kementerian Perdagangan di wilayah Jawa Timur.

"Ini merupakan komitmen Kemendag dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, serta industri tekstil dalam negeri," tegas Mendag Zulkifli Hasan, demikian dikutip laman Kemendag.

• BACA JUGA: Polda Kepri Tetapkan Tommy dan Rini Tersangka Penyelundupan 2 Kontainer Balpres

Sebelumnya, Kemendag telah memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas asal impor di wilayah Riau senilai kurang lebih Rp 10 miliar pada Jumat (17/3/2023); dan di wilayah Karawang, Jawa Barat pada 2022 lalu.

"Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas asal impor yang dilakukan secara berkelanjutan. Ini juga sebagai bentuk respons semakin maraknya perdagangan pakaian bekas asal impor, baik secara daring maupun luring," ujar Mendag Zulkifli Hasan.

Pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

• BACA JUGA: BC Batam Amankan Dua Mobil Pengangkut Balpres di Pelabuhan Roro Telaga Punggur

Mendag Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat Indonesia agar lebih mengutamakan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. "Dengan menurunnya minat konsumen terhadap pakaian bekas asal impor, maka permasalahan peredaran pakaian bekas asal impor di Indonesia diharapkan dapat teratasi dan dalam jangka panjang turut melindungi industri dalam negeri," lanjut Mendag Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Moga mengungkapkan, pakaian bekas asal impor ditengarai mengandung jamur yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia. Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi jika barang tersebut merupakan barang asal impor, maka hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 51 Undang- Undang nomor 7 tahun 2014 terkait dengan larangan untuk mengimpor barang yang dilarang impor.

"Kami khawatir pakaian bekas seperti ini berdampak buruk bagi kesehatan. Sebelumnya, kami pernah melakukan pengujian pakaian bekas hasil pengawasan dan terbukti mengandung jamur yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia," jelas Moga.

• BACA JUGA: KRI Kerambit Gagalkan Penyelundupan Balpres dari Singapura ke Batam

Moga menambahkan, diperlukan sinergi seluruh kementerian lembaga terkait dalam pelaksanaan pengawasan terhadap barang yang dilarang impor, karena tugas tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Ia berharap, pemusnahan ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan serta memberikan contoh kepada pelaku usaha lainnya agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami akan dalami temuan ini dan akan tegas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan. Bila ditemukan pelanggaran, akan kami tindak sesuai dengan ketentuan," pungkas Moga.

Turut hadir dalam pemusnahan pakaian bekas yaitu Kepala Badan Keamanan Laut Zona Tengah, Laksamana Hanarko Djodi Pamungkas; Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Perwakilan Satgas Mabes Polri; Polda Jatim; dan Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jatim.

Editor: Gokli

---