Konsolidasi Aksi Penting Atasi Perubahan Iklim

Konsolidasi Aksi Penting Atasi Perubahan Iklim

Oleh : dd/hc

Sabtu | 25-08-2012 | 10:55 WIB

BATAM, batamtoday - Kekeringan di sejumlah wilayah dunia semakin parah. Diperlukan konsolidasi aksi untuk atasi ancaman perubahan iklim.

Perubahan iklim tidak hanya menimbulkan ancaman pada keamanan pangan, namun juga pada ketersediaan air dan energi. Menurut Michel Jarraud, Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization (WMO), negara perlu beralih dari pendekatan situasional menuju ke kebijakan yang lebih terintegrasi guna mengatasi risiko kekeringan dan perubahan iklim.

WMO, UN Convention to Combat Desertification (UNCCD), bersama dengan lembaga PBB yang lain berencana akan menggelar pertemuan pada 11 hingga 15 Maret 2013, guna membahas strategi yang lebih terkoordinasi dan proaktif guna mengatasi risiko kekeringan melalui kebijakan yang lebih baik.

Dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss, Selasa (21/8), Dr. Mannava Sivakumar, Direktur Divisi Adaptasi dan Prediksi Iklim WMO menyatakan, seperempat wilayah Amerika Serikat saat ini dilanda kekeringan parah, sementara seluruh negara dilanda kemarau terpanjang sejak tahun 1895. Dr. Mannava Sivakumar juga memeringatkan dampak kekeringan di Amerika Serikat terhadap harga kedelai, jagung dan harga pangan.

Selain di Amerika Serikat, kondisi di Asia juga hampir serupa. Di India misalnya, menurut Dr. Sivakumar, curah hujan turun hingga 17% di bawah normal. Sementara di Punjab yang menjadi lumbung pangan negara tersebut, curah hujan turun hingga 70% di bawah normal.

Menurut data WMO, kekeringan parah juga melanda wilayah Afrika Timur pada akhir 2010 dan berlanjut sepanjang tahun 2011. Wilayah yang terkena dampaknya adalah Kenya bagian timur dan utara, Somalia bagian barat dan wilayah perbatasan Ethiopia bagian selatan. Kekeringan tahun 2010 memicu bencana kelaparan di Wilayah Tanduk Afrika.

“Krisis kekeringan yang terjadi di wilayah Sahel dan Amerika Serikat adalah bukti baik negara maju maupun negara berkembang sama-sama berisiko,” ujar Luc Gnacadja, Sekretaris Eksekutif UNCCD, sebagaimana dikutip dalam berita PBB. “Perlu kebijakan dan perencanaan pembangunan jangka panjang guna mengatasi dampak kekeringan dan kerusakan lahan secara efektif,” tambahnya lagi.

TERKINI
POPULER

Pemprov Beri Bantuan Pendidikan Hingga Pembangunan Infrastruktur Rp 31 M Kepada Masyarakat Bintan

WhatsApp Uji Fitur Pilih Foto dari Album untuk Berbagi

Ansar Serahkan Bantuan Rp 29,6 Miliar untuk 3 Kecamatan Kabupaten Bintan

Panglima TNI Mutasi 256 Pati, Termasuk Kapuspen TNI dan Kadispenad

Rampung Sesuai Target, Gedung LAM dan Dekranasda Kepri Segera Diresmikan

Ini Alasan Hobi Makan Gorengan Bisa Picu Hipertensi, Batasi Konsumsinya

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Progres Pembangunan Fly Over Sei Ladi Batam Capai 45 Persen

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Ocean Conservation Project, UNIQLO Bersih-bersih Pantai dan Edukasi Sampah di Wakatobi

Karya Kreatif Indonesia Tampilkan Ragam Kreasi Dalam Negeri Ramah Lingkungan di Tokyo

Gelar Aksi Lingkungan, Bintan Resorts Tanam 5.000 Bibit Bakau dan Luncurkan Brave Warrior