Tingkatkan Inklusi Keuangan bagi UMKM, Pemerintah Luncurkan Program PROMISE II Impact

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemanfaatan teknologi digital terus didorong untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan yang menjangkau masyarakat khususnya mereka yang tinggal di pedesaan dan wilayah terpencil, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kelompok tersebut memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian target 90% inklusi keuangan nasional pada tahun 2024.

Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia dimana memiliki jumlah lebih dari 64,2 juta unit usaha, menyumbang 61,9% pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% terhadap tenaga kerja. Namun demikian, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti akses pembiayaan, pemasaran, dan daya saing serta produktivitas.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kinerja UMKM salah satunya melalui akses pembiayaan seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM melalui pembangunan sektor digital dan fintech," kata Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan dalam acara Peluncuran Program PROMISE II Impact (Promoting Micro and Small Enterpries through Entreprenuers Access to Financial Services) di Hotel Ayana MidPlaza Jakarta, Kamis lalu, demikian siaran pers Kemenko Perekonomian, Senin (6/3/2023).

Program PROMISE II Impact merupakan inisiasi dari International Labour Organization (ILO) bersama Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dukungan pendanaan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Bidang Perekonomian (SECO).

Dalam rangka memberikan akses digitalisasi yang lebih besar, PROMISE II Impact terfokus pada empat strategi yakni mendorong penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan skala usaha UMKM, mendukung adopsi teknologi digital oleh BPD dan BPR, meningkatkan ekosistem yang terikat dalam mata nilai UMKM melalui digitalisasi, perluasan pembeli dan akses yang lebih baik terhadap keuangan, dan melibatkan Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan dan program pemulihan ekonomi yang disasarkan pada UMKM dan penyedia jasa keuangan.

Direktur ILO untuk Indonesia Michiko Miyamato yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa Program PROMISE II Impact bertujuan untuk memperkuat lingkungan yang mendukung sektor keuangan inklusif bagi UKM yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, terutama pada masa pasca pandemi.

Selain itu, turut hadir Wakil Duta Besar Swiss untuk Indonesia Philippe Strub yang menegaskan komitmen Pemerintah Swiss untuk mendukung pengembangan UKM di Indonesia dengan membuka akses terhadap keuangan dan mendorong transformasi digital. Mereka meyakini bahwa PROMISE II Impact akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi agenda inklusi keuangan Indonesia dan mendukung UMKM mewujudkan potensi pertumbuhan UMKM.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar juga menekankan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami lompatan yang jauh dalam hal inklusi keuangan selama 10 tahun terakhir, namun tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan tersebut perlu disertai dengan inklusi keuangan yang berkualitas. OJK akan terus mendukung pilot project program PROMISE II Impact mengingatnya pentingnya melihat keseluruhan ekosistem, baik ekosistem UMKM maupun ekosistem keuangan yang harus sustainable untuk meningkatkan kualitas inklusi keuangan.

Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Kewirausahaan KemenkopUKM, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian, Advisor Deputi Komisioner Regional OJK, Ketua Bidang UMKM/IKM APINDO, Direktur Utama BJB, Ketua AFTECH, Ketua Perbarindo, CEO Bank NTT, Ketua KPBS Pangalengan, dan Anggota Komisioner OJK Bidang EPK 2017-2022.

Editor: Gokli

---