Oleh Arzan Malik Narendra

CIPTAKANLAH iklim demokrasi yang kondusif menjelang pelaksanaan pesat demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Seluruh pihak memiliki tanggung jawab yang sama besarnya agar NKRI tidak berhadapan dengan ancaman perpecahan dan persaudaraan diantara masyarakat tetap terjaga dengan rukun.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XIX/2021, desain Pemilihan Umum (Pemilu) serentak secara Nasional yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang pada tahun 2024 mendatang adalah dengan menerapkan Pemilu serentak dalam dua tahap.

Perlu diketahui bahwa pada tahap pertama yakni Pemilu serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian untuk tahap kedua, dilakukannya pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak secara nasional.

Dengan adanya sinkronisasi waktu penyelenggaraan tersebut, baik ketika melakukan pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih maka diharapkan mampu menciptakan efektivitas dan juga efisiensi kebijakan pembangunan baik antara daerah dan pusat.

Menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu tahun 2024, Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih mengajak kepada seluruh masyarakat Tanah Air untuk bersiap menghadapi pesta demokrasi serentak tersebut. Menurutnya dengan diadakannya Pemilu, mampu untuk mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang berkeadilan.

Lantaran memang penyelenggaraan Pemilu sudah di depan mata, maka sejumlah elite partai politik (parpol) mulai melakukan beberapa kunjungan dan juga safari politik mereka ke Partai Golkar, yakni diantaranya adalah partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Mengomentari mulai banyaknya aktivitas safari politik, Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN), Firman Noor menilai bahwa silaturahmi yang belakangan terjadi diantara para elite partai politik merupakan sebuah upaya untuk mengkonsolidasikan kekondusifan situasi menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Bukan hanya terkait dengan konsolidasi untuk lebih membuat kondisi yang kondusif dalam Pemilu, namun dirinya juga menilai bahwa pertemuan tersebut juga untuk melaksanakan jadwal pemilu sesuai dengan ketentuan serta dukungan pada sistem pemilu proporsional terbuka.

Senada dengan penyataan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Habib Aboe Bakar al Habsyi menyatakan bahwa kunjungan kebangsaan yang dilakukan oleh partainya ke Golkar merupakan upaya untuk menjaga proses dan iklim demokrasi di Tanah Air menjelang Pemilu 2024 agar tetap kondusif. Menurutnya, partai politik sebagai aktor utama dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024 memang harus menjaga iklim demokrasi yang sejuk.

Dirinya pun turut memberikan apresiasi terhadap bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh setiap komponen bangsa dalam memastikan suasana politik nasional yang kondusif, serta untuk terus memelihara iklim demokrasi kondusif mendekati Pileg dan Pilpres 2024.

Lebih lanjut, menurutnya memang sangat penting bagi partai politik untuk terus berkomitmen dalam mengembangkan dialog dengan partai-partai politik lain sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Dengan adanya silaturahmi atau safari politik trsebut adalah salah satu kekuatan politik utama yang memang mempunyai potensi dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik bagi bangsa ini.

Habib Aboe Bakar al Habsyi juga menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka memang jauh lebih cocok untuk kemajuan demokrasi Tanah Air. Sehingga menurutnya memang tidak boleh terjadi adanya kemunduran ke belakang dengan justru kembali menerapkan sistem proporsional tertutup, karena apa yang sudah berjalan saat ini sudah tepat untuk dilanjutkan dalam Pemilu 2024.

Dengan tegas, dirinya mengungkapkan bahwa demokrasi yang sehat harus terus dipastikan dan juga semua pihak memiliki tanggung jawab secara bersama untuk mewujudkannya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli memang menyebutkan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai bagaimana upaya untuk menjaga suasana demokrasi semakin baik.

Dalam pertemuan tersebut, menurutnya berisi tentang bagaimana kematangan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bangsa yang besar seperti Indonesia, tentunya melalui prospektif konsolidasi, agar suasana kehidupan demokrasi di Tanah Air menjadi lebih sehat.

Pada kesempatan lain, Kepala Kepolisian Resor Kota Cilacap, Kombes Pol Fannky Ani Sugiharto mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa menciptakan iklim kondusif menjelang Pemilu 2024. Dirinya pun mengimbau publik untuk menghindari adanya praktik politik identitas yang dapat memecah belah kerukunan masyarakat.

Pemilu tahun 2024 sudah di depan mata, maka memang sudah menjadi tugas dari seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menciptakan iklim demokrasi yang kondusif dan sehat agar berjalannya pesta demokrasi tidak justru menjadi ajang untuk memecah belah kerukunan yang sudah terjalin diantara masyarakat dan mengancam stabilitas NKRI.*

Penulis adalah Kontributor Lembaga Siber Nusa