Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dana Transfer ke Daerah Capai Rp 500 Triliun

Presiden Ingatkan untuk Tidak Dihabiskan Bayar Gaji PNS
Oleh : si
Kamis | 16-08-2012 | 17:18 WIB
sby2.jpg Honda-Batam

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, batamtoday - Pemerintah pada APBN 2013 akan mengalokasikan dana transfer ke daerah mencapai Rp 500 triliun lebih.



Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan, agar dana tersebut tidak habis untuk belanja pegawai (gaji PNS) dan belanja rutin, tapi juga diharapkan untuk infrastruktur (belanja modal).

Hal ini disampaikan oleh Presiden SBY dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).

"Meskipun tahun-tahun terakhir ini kita telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetap saja anggaran APBN kita masih terbatas. Oleh karena itu, saya meminta agar daerah juga mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Insya Allah, tahun 2013 mendatang transfer dana ke daerah akan berjumlah lebih dari Rp 500 triliun," tutur SBY.

Pada kesempatan itu, SBY ingin BUMN dan swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur. "Jika tidak, ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 6 persen dewasa ini, dengan peluang investasi yang amat besar, tidak akan mencapai hasil yang setinggi-tingginya," kata SBY.

SBY juga ingin Indonesia bisa menjaga kesehatan fiskal atau anggarannya di tengah ketidakpastian lingkungan ekonomi global. Sehingga pembangunan bisa terus dilakukan.

"Rasio defisit anggaran terhadap total PDB, perlu dijaga pada tingkat yang aman. Selain itu, upaya peningkatan kualitas belanja negara terus dilakukan baik melalui upaya efisiensi, menjamin kelancaran penyerapan anggaran, dan penghilangan sumber-sumber kebocoran anggaran," kata SBY.

Dikatakan SBY, angka subsidi yang besar membuat anggaran pemerintah terbatas ruang geraknya. Karena itu, pemerintah akan menata besaran subsidi sehingga tidak membebani anggaran.

"Saya perlu menekankan tentang perlunya kita memiliki kebijakan fiskal yang sehat. Krisis yang terjadi di banyak negara maju utamanya disebabkan oleh keadaan fiskal mereka yang tidak sehat. Defisit tinggi, demikian pula rasio utang terhadap PDB. Mari kita cegah keadaan fiskal kita menjadi tidak sehat dan rapuh sebagaimana yang dialami oleh banyak negara," katanya.