Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Soroti Ketidakjujuran KPU, Airef Poyuono: Proses Pemilu akan Merugikan Rakyat, Tak Layak Dilanjutkan
Oleh : Redaksi
Jumat | 09-12-2022 | 10:57 WIB
Arief-P.jpg Honda-Batam
Arief Poyuono, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. (Ist)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketakutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk transparan membuka sistem informasi partai politik (SIPOL) menunjukkan ada tekanan yang kuat dan menakutkan bagi KPU. Tekanan dan ketakutan ini akan membahayakan proses Pemilu dan akan mengancam stabilitas negara dan proses politik di masa depan.

Saatnya proses Pemilu dihentikan sampai terbentuk KPU yang independen dan kredibel. Hal ini disampaikan Arief Poyuono, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra di Jakarta kepada pers Jumat (9/12/2022).

"Siapa yang menekan KPU? Pada tahap yang paling awal adalah kehadiran Partai Prima memang mengancam suara pemilih partai-partai besar yang mengklaim nasionalisme, namun gagal membuktikan komitmennya pada nasionalisme. Partai Prima ditakuti akan menggerus suara rakyat dalam legislatif, apalagi rakyat berkali-kali dibuat kecewa oleh wakil-wakilnya di DPR," ujarnya menanggapi ketakutan KPU, dalam keterangan tertulis yang diterima BATAMTODAY.COM, Jumat (9/12/2022).

Ketakutan KPU itu menunjukkan lembaga penyelenggara ini sudah tidak independen sejak awal dan rela mengorbankan rakyat yang mencari partai alternatif. "Bagaimana rakyat bisa percaya pada lembaga penyelenggara Pemilu kalau sejak awal sudah ketakutan dan tidak jujur. KPU sudah tidak kredibel dan tidak independen dalam proses pemilu berikutnya," imbuhnya.

Kalau proses ini dilanjutkan maka semua partai pasti jadi sasaran kecurangan KPU dan rakyat yang akan dirugikan. Karena hasil perhitungan suara KPU tidak letimate dan kehilangan kepercayaan rakyat.

"Sehingga legislatif dan eksekutif yang terpilih menjadi sangat lemah. Stabilitas terancam, investor kabur. Keamanan NKRI terganggu dan perpecahan bisa menjurus disintegrasi," paparnya.

Kader Gerindra ini sebelumnya juga mendengar bahwa para Komisioner KPU sebenarnya sudah sepakat menjalankan putusan Bawaslu RI untuk meloloskan Partai Prima. "Namun saya denger para Komisioner KPU ditelpon oleh seorang petinggi partai besar, ditekan agar Prima jangan diloloskan," jelasnya, tanpa mau menyebutkan nama partai dan petinggi yang menekan KPU itu.

Para komisioner KPU beberapa hari ini menghindar dari pertanyaan wartawan seputar tekanan tersebut.

Sebelumnya, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Massa menuntut KPU menyelenggarakan proses Pemilu secara transparan. Massa tiba di kantor KPU RI sekitar pukul 11.30 WIB. Mobil komando diparkir persis di depan gerbang masuk, diikuti dengan sejumlah orang lengkap dengan berbagai atribut aksi.

"Kami gabungan dari Partai Rakyat Adil Makmur dan Partai Republiku Indonesia hadir di sini kami meminta kepada KPU agar transparan, agar adil, agar jujur dalam melakukan tahapan pendaftaran partai politik menuju pemilu 2024," kata Juru Bicara Partai Prima, Farhan Dalimunthe dari atas mobil komando, Kamis (8/11/2022).

Editor: Gokli