BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengkritisi aksi PA 212 dan mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya memperalat agama untuk kepentingan politik sesaat.

Pernyataan ini disampaikan Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan menyikapi aksi 411 dan rencana aksi reuni 212 yang akan berlangsung bulan depan.

"Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas," kata Rahmat dalam keterangannya, Sabtu (5/11).

Rahmat beranggapan politik identitas merupakan bentuk pembodohan terhadap masyarakat. Sebab, lanjut dia, merawat dendam hanya membuat bangsa Indonesia akan kehilangan energi positifnya.

Kita perlu persatuan, kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa," ucap Rahmat.

Rahmat menyampaikan bahwa bangsa yang besar mestinya mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi muda. Karenanya, politik identitas harus dihentikan karena hal ini akan berdampak pada kejahatan politik yang pada akhirnya menjadi kejahatan kemanusian.

"Kita sebagai umat Islam harus ingat Kaidah Usul Fiqih yang selalu digunakan para ulama terdahulu kita yang telah bersusah payah membangun republik ini. Dar'ul mafasid, muqoddamun ala jalbi al masalih bahwa 'mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan'," tuturnya

Lebih lanjut, Rahmat juga meminta seluruh pihak untuk bersikap lebih dewasa dalam menghadapi berbagai dinamika kebangsaan.

"Politik identitas fakta sejarahnya hanya memecah belah bangsa dan rakyat, maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua," pungkasnya.

Sekretaris Dewan Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mempertanyakan alasan PBNU mengkritik aksi mereka. Dia menegaskan Aksi 212 dilindungi undang-undang.

Slamet menyarankan PBNU fokus mengurus kader yang terlibat kasus korupsi ketimbang mengkritik Aksi 212.

"Sudahlah NU Fokus urus kadernya yang terlibat korupsi, rampok uang rakyat ataupun yang terbaru pemalsuan uang baik yang di pusat maupun di daerah-daerah," kata Slamet.

Editor: Surya