BATAMTODAY.COM, Jakarta - Koordinator Jaringan Aktivis Perkotaan (JARKOT) Amrin Esary menegaskan persoalan-persoalan di DKI Jakarta yang kian hari kian pelit dan rumit, khususnya menyangkut disharmoni sosial akibat mobilitas politik yang tidak sehat, DKI membutuhkan figur pemimpin yang kuat dan sarat pengalaman.

Hal itu agar bisa merespon dengan cepat dinamika yang tengah berlangsung, khususnya dalam menyambut tahun politik 2024 yg diprediksi akan diwarnai kembali mengentalnya polarisasi politik dan politik identitas yang sudah ada sejak Pilkada DKI pada 2017 lalu.

"Saya melihat dari 3 nama yang direkomendasi DPRD DKI, adalah nama pak Bahtiar yang paling cocok dengan kebutuhan DKI saat ini," kata Amrin Esary, Jumat (16/9/2022).

Menurut dia, sebelum ditunjuk Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar punya sebagai Kepala Pusat Penerangan Kemendagri di era Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Lalu, Bahtiar juga memiliki pengalaman sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Kesbangpol RI.

"Jadi saya rasa Pak Bahtiar bisa jadi jawaban atas kebekuan politik identitas yang masih jadi api dalam sekam dalam lanskap politik DKI kedepan," kata mantan aktivis BEM Nusantara ini.

"Beliau saya rasa sangat kompeten dan memiliki modal sosial yang memadai dalam mendeteksi ancaman dan memetakan gangguan sosial politik DKI karena memiliki jangkar komunikasi yang bagus dengan jaringan kekuatan ormas dan simpul-simpul politik yang ada," tambahnya.

Di sisi yang lain, kata Amrin Esary, Bahtiar adalah figur yang independen karena tidak memiliki record keterikatan dengan konfigurasi politik dan birokrasi DKI sehingga akan leluasa melakukan terobosan-terobosan kinerja dalam tata kelola pemerintahan.

"Pak Bahtiar memiliki jam terbang birokrasi yang komplit, memiki pengalaman eksekutif sebagai Pjs. Gubernur Kepulauan Riau dan di Kemendagri dipercaya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, sosok profesional dalam mengelola persatuan dan kesatuan, pembinaan wawasan kebangsaan. Sehingga bisa merawat harmoni sosial politik Jakarta," pungkasnya.

Editor: Surya