Tambang Pasir Ilegal Terkesan Dibiarkan

BATAMTODAY.COM, Bintan - Tokoh Masyarakat Bintan, Andi Masdar Paranrengi menyoroti persoalan penutupan tambang pasir yang memiliki izin di Tembeling Kecamatan Teluk Bintan oleh pemerintah pusat. Padalah tambang pasir ilegal masih banyak beroperasi tanpa tersentuh hukum.

"Yang berizin tidak diizinkan dan yang ilegal terkesan justru dilegalkan. Apa kata dunia mengenai hukum negara ini. Siapa dibalik para penambang illegal, sehingga tidak tersentuh hukum," ujar Andi Masdar kepada BATAMTODAY.COM, di Tanjunguban, Jumat (19/8/2022).

Andi mengatakan, penutupan tambang pasir yang telah mengantongi izin tentu sangat merugikan pihak perusahaan karena pastinya mereka mengeluarkan modal. Belum lagi mereka menanggung beban untuk kebutuhan karyawannya.

• BACA JUGA: Harga Pasir Darat di Kepri Melonjak Tajam, Menteri Bahlil Diminta Segera Pulihkan Izin Perusahaan Galian C

"Keberadaan dan beroperasinya pertambangan pasir illegal sudah bukan rahasia umum. Karena lalu lalang kendaraan pengakut pasir jadi tontonan bagi masyarakat umum," katanya.

Ia sangat menyayangkan aparat penegak hukum tidak mengambil tindakan tegas terhadap tambang pasir ilegal.

"Namun yang namanya perbuatan atau pekerjaan ilegal, dengan alasan apa pun secara hukum tidak bisa dibenarkan. Tinggal bagaimana penegak hukumnya. Selain itu harus ada solusinya, sehingga kebutuhan masyarakat untuk pembangunan bisa terpenuhi," harapnya.

• BACA JUGA: Harlianto Sebut Bintan dan Tanjungpinang Saat Ini Krisis Pasir

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Harlianto menilai Pulau Bintan, yakni Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang saat ini sedang mengalami krisis ketersediaan pasir.

"Harus disadari kebutuhan pasir untuk bangunan, memiliki peranan yang sangat luas dan penting. Namun saat ini, justru mengalami kelangkaan," ujar Harlianto kepada BATAMTODAY.COM, secara terpisah, Rabu (3/8/2022).

Dia mendesak, agar pemerintah provinsi (Pemprov) Kepri, beserta dinas terkait untuk segera mengantisipasi hal tersebut, agar tidak berlarut-larut, yang justru menimbul image negatif. Karena kebutuhan pasir jelas sangat penting untuk kelangsungan pembangunan di daerah ini.

• BACA JUGA: Polresta Barelang Tangkap Puluhan Penambang Pasir Ilegal di Nongsa

"Di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, saat ini sudah darurat pasir. Perlu ada solusi dari pemerintah, jangan sampai justru menimbul efek buruk, yang terkesan adanya pembiaran dengan kondisi yang ada," harapnya.

Menurutnya, apabila hal ini berlangsung lama, maka bisa dipastikan pembangunan di pulau Bintan, akan sangat melamban, terutama di sektor property, batching plan dan sektor lainya. Artinya, semua yang berhubungan dengan kebutuhan pasir untuk bangunan, akan terdampak negatif.

"Jangan sampai hal tersebut justru dimanfaatkan dengan cara-cara yang illegal dengan dalih karena kebutuhan, tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan dan lainnya," pungkasnya.

Editor: Yudha