Sementara itu, Wamenkuham Denny Indrayana mengakui kesalahannya mengumumkan status tersangka Emir Moies sebagai tersangka dalam kasus PLTU Tarahan Periode 2004, yang seharusnya wewenang KPK.

"Kesalahan saya, saya juga sudah minta maaf ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya tidak hapal mana kasus yang sudah dirilis mana yang belum, teman-teman (wartawan) tanya, saya jawab," kata Denny Indrayana. 

Sebelumnya pada Rabu (26/7) Denny mengumumkan bahwa Kemenkumham melalui Dirjen Imigrasi menerima surat KPK perihal permohonan bepergian ke luar negeri kepada Izedrik Emir Moeis tertanggal 23 Juli.

Menurut Denny, KPK menuliskan status sebagai tersangka kepada yang bersangkutan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan PLTU Tarahan Lampung, pernyataan itu diumumkan melalui pesan singkat dan layanan blackberry messenger kepada wartawan.

"Kebetulan suratnya tidak rahasia, jadi saya umumkan, itu saja tapi saya kemarin sudah berkomunikasi dengan Johan Budi, saya minta maaf," katanya.

Denny mengaku tidak bermaksud untuk mengganggu proses pengusutan tersangka.

"Saya tidak ada masalah, saya sudah sampaikan saya minta maaf, lain kali akan dikoordinasikan tapi bukan sekali ini saja wartawan tanya siapa yang dicegah, statusnya apa dan berapa lama tapi ini karena belum diumumkan KPK saya dianggap mengumumkan," katanya.

Kendati begitu Denny tetap berdalih dia tetap yakin tidak mengumumkan status Emir Moeis dan hanya menjawab pertanyaan wartawan.

Sedangkan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin di tempat yang sama mengungkapkan bahwa Denny Indrayana menjawab pertanyaan wartawan secara jujur dan polos.

Untuk selanjutnya, Amir menyatakan bahwa akan mencoba berkoordinasi dengan KPK. "Itu bukan membocorkan, kami akan coba berkoordinasi dengan KPK untuk menghilangkan kesalahpahaman," kata Menkumham.

Namun alasan Denny Indrayana dan Amir Syamsudin ini tidak bisa diterima Wakil Ketua DPr Pramono Anung dari PDIP. Pramomo menilai Denny Indrayana overacting atau berlebihan, terkait tindakannya menyampaikan status penetapan tersangka Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis.

"Ada satu kasus yang berulang kali yang kita sendiri sudah bosan baca beritanya, kasusnya masih jalan ditempat. Dibandingkan dengan ini (kasus Emir Moeis) belum diumumkan oleh KPK, sudah diumumkan oleh Denny. Denny overacting," kata Pramono. 

Menurut Pramono, kesalahan Denny Indrayana harus menjadi perhatian bagi pemerintah terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Siapa pun yang berada di dalam pemerintahan harus bekerja profesional sesuai kewenangannya. Untuk kasus dugaan korupsi, pihak yang berwenang memutuskan seseorang menjadi tersangka atau tidak, adalah KPK, bukan Denny Indrayana. Ini catatan bagi pemerintah, terutama Presiden agar pembantunya bekerja secara profesional. Karena terlihat terlalu terburu-buru dalam bertindak," katanya.