Pembersihan Terduga Anggota PKI adalah Pelanggaran HAM Berat

Pembersihan Terduga Anggota PKI adalah Pelanggaran HAM Berat

Oleh : Redaksi/The Jakarta Post

Selasa | 24-07-2012 | 11:21 WIB

JAKARTA, batamtoday - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan proses penuntutan sistematis terhadap para terduga anggota Partai Komunis Indonesia pasca-kegagalan kudeta di tahun 1965 adalah pelanggaran HAM berat.

Seperti dikutip The Jakarta Post pada Senin (23/7/2012) kemarin, Komnas HAM juga mendesak para pejabat militer yang terlibat dalam operasi pembersihan itu agar dibawa ke pengadilan.

Nur Kholis, kepala tim investigasi pada kudeta 1965, mengatakan bahwa pejabat negara di bawah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang dipimpin oleh mantan Presiden Soeharto di tahun 1965-1967, dan antara 1977 dan 1978, harus dibawa ke pengadilan untuk berbagai kejahatan, termasuk pemerkosaan massal, penyiksaan dan pembunuhan.

Nur Kholis mengatakan bahwa timnya telah menyerahkan laporan 850-halaman ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami berharap bahwa Kejaksaan akan menindaklanjuti laporan itu," katanya.

Selama lebih dari tiga tahun penyelidikan, tim telah mengumpulkan kesaksian dari 349 saksi.

"Banyak korban tidak ada hubungannya dengan partai komunis atau bawahannya. Para pejabat militer membuatnya terlihat seperti orang-orang terkait dengan partai, "katanya.

Setelah peristiwa 30 September 1965, ribuan orang, diperkirakan sebanyak 500.000, yang dicurigai sebagai anggota PKI terbunuh. Selain itu, masih banyak lagi yang dipenjara selama bertahun-tahun tanpa dakwaan.

Diskriminasi terhadap orang yang terkait dengan PKI terus dengan pemerintah melarang mereka dari menjadi pegawai negeri, perwira militer, guru atau ulama. Mantan anggota PKI juga dipersulit untuk mendapatkan pekerjaan sehubungan dengan status mantan tahanan politik pada kartu identitas (KTP) mereka.

Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mantan anggota PKI diizinkan untuk ikut dalam pemilihan umum. Dua tahun kemudian, pemerintah dihapus label mantan tahanan tahanan politik dari kartu identitas.

Nur Kholis mengatakan bahwa tim investigasi yang dipimpinnya menuntut pemerintah mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada korban dan keluarga mereka. Permintaan maaf harus diikuti dengan rehabilitasi, perbaikan dan kompensasi.

TERKINI
POPULER

Gelar Halalbihalal, KONI Batam Prioritaskan Persiapan Atlet Menuju PON

Satgas PASTI Blokir 585 Pinjol Ilegal dan Pinjaman Pribadi

Kapolres Bintan Pastikan Kasus Limbah B3 di Tanjunguban Diproses Usai Penetapan Legislatif

Make Over Perkenalkan 4 Icon Terbarunya Lewat Kampanya 'Discover The Unseen Power'

Antisipasi Pekerja Migran, Mustofa Minta Perusahaan di Batam Prioritaskan Pencaker Lokal

Order Sabu 3,64 Gram dari Makassar, Kombes Agus Fajar Sutrisno Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Polresta Barelang Selesaikan Kasus Pemblokiran Jalan Rempang Melalui Restorative Justice

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Dua Sepeda Motor Adu Kambing, Satu Orang Tewas dan Tiga Lainnya Luka-luka

ASN yang Pindah ke IKN Bakal Dapat Satu Unit Apartemen

Indonesia Intensifkan Upaya Diplomasi, Dorong Deeskalasi Ketegangan di Timur Tengah

Gejolak Geopolitik di Kawasan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Berbagai Skenario Mitigasi