BATAMTODAY.COM, Batam - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Batam melakukan audensi dengan DPRD Batam, terkait isu penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan Presiden 3 Periode serta naiknya harga BBM disusul langkanya minyak goreng, Jumat (8/4/2022).

Aliansi BEM se-Batam ini diterima langsung Ketua DPRD Batam, Nuryanto didampingi Wakil Ketua III Ahmad Surya, Sekretaris Dewan Aspawi Nangali dan anggota Komisi I Tan A Tie. Audensi ini berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Batam.

Ketua BEM Politeknik Negeri Batam, Mahdi Hardi Bakri mengatakan, pihaknya menolak adanya rencana pemerintah untuk mengamandemen undang undang terkait penundaan Pemilu dan jabatan Presiden 3 priode. Karena amandemen undang undang saat ini, hanya memperbolehkan jabatan Presiden 2 priode.

"Undang-undang sudah mengatur tentang lama jabatan Presiden, dan Pemilu akan dilaksanakan pada tahun 2024, DPRD Batam kita harap juga sepakat akan hal itu," kata Mardi Hardi Bakri.

Selain BEM Politeknik Negeri Batam, ada juga BEM Ibnu Sina dan beberapa perguruan tinggi lainnya di Batam. Mereka, mempertanyakan sikap DPRD Batam terkait isu yang saat ini pro kontra di tengah masyarakat.

Dikatakan Ketua DPRD Batam, Nuryanto, sampai saat ini belum ada perintah dari Pemerintah Pusat terkait masalah itu. Sikap Pemerintah Daerah tegak lurus dan hingga sekarang masih mengikuti atura perundangan yang berlaku saat ini.

"Hingga saat ini konstitusi masih memastikan Pemilu dilaksanakan pada tahun 2024, tahapan Pemilu juga masih terus dilaksanakan. Ditanya masalah DPRD akan menolak atau tidak terkait jabatan Presiden 3 priode? DPRD tetap taat pada konstitusi, sampai sekarang belum ada aturan resmi yang mengatur 3 priode," tegas Nuryanto.

Sementara masalah kenaikan harga BBM dan kelangkaan minyak goreng, kata Nuryanto, pihaknya sudah menghubungi Disperindag Batam dan disampaikan persediaan minyak goreng masih tercukupi untuk Kota Batam.

"Terkait masalah BBM, hari ini saya akan membuat surat ke Komisi ll untuk dilakukan RDP dengan pihak terkait dan para mahasiswa, agar ada klarifikasi mengenai kenaikan harga BBM, perlu ada klarifikasi sebelum kita bersikap," kata Nuryanto.

Para mahasiswa itu juga meminta kepada DPRD Batam, untuk diberikan ruang berdialog baik tingkat kota maupun provinsi, agar setiap ada isu yang berkembang di tengah masyarakat, mahasiswa bisa ikut berkontribusi.

"Kita harap nantinya ada ruang untuk berdiskusi dengan mahasiswa, baik ditingkat kota maupun provinsi, agar aspirasi mahasiswa Kota Batam bisa tersampaikan ke tingkat pusat," pinta mahasiswa yang dalam audensi itu.

Editor: Gokli