Kepri Ajukan Pembahasan Ranperda Pemenuhan Hak Disabelitas

Kepri Ajukan Pembahasan Ranperda Pemenuhan Hak Disabelitas

Oleh : Charles/Dodo

Selasa | 17-07-2012 | 11:25 WIB

Gubernur Kepri, HM Sani.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Selain menyerahkan Ranperda LPP-APBD 2011, guna memenuhi perolehan hak tanpa ada pengecualiaan bagi disabelitas atau penyandang cacat, Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan Ranperda Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabelitas atau penyandang cacat, guna dilakukan pembahasan oleh DPRD Provinsi Kepri.

Dalam amanahnya, Gubernur Kepri HM Sani mengatakan, ersoalan disabelitas merupakan multi sektor isu yang di dalamnya terdapat multi dimensi persoalan yang menuntut keterlibatan semua sektor.

"Pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi saja tidaklah cukup dan penyandang disabelitas atau orang cacat harus dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan sebagai warga masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainya," kata Sani.

Indonesia, sebelumnya sudah meratifiksi konvensi tentang hak-hak penyandang disabelitas yang ditandai dengan disahkannya UU nomor 19 tahun 2011 tentang konvensi hak-hak penyandang Disabelitas.

Berdasarkan pusat data dan informasi, Kementerian Sosial RI tahun 2010, di Provinsi Kepri terdapat 2.861 penyandang cacat atau disabelitas yang terdiri dari anak-anak sebanyak 875 orang, dewasa sebanyak 1.985 orang dengan berbagai macam kecacatan seperti cacat fisik, mental dan cacat ganda.

Dalam kesempatan itu, Sani juga mengatakan kesamaan kesempatan pada penyandang cacat dengan warga masyarakat lainnya perlu dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas baik oleh pemerintah dan masyarakat yang disertai dengan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab semua pihak.

"Oleh karena itu, atas kepeduliaan tersebut, melalui sidang ini, Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan Ranperda Pemenuhan Hak-hak Disabelitas agar dapat dibahas dan disusun dalam pemenuhan hak-hak disabelitas di Provinsi Kepri, sekaligus merupakan pengakuan bahwa penyandang cacat atau disabelitas layak diberi tempat yang proporsional dalam menjalani kehidupannya," pungkas Sani.

TERKINI
POPULER

PT Pelabuhan Karimun Buka Gerai TPID MAK CIK PUAN di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Temui Pengunjuk Rasa, BP Batam Tegaskan PSN Rempang Eco-City untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pesan Natal 2024, PGI Ajak Umat Kristen Peduli Isu Perubahan Iklim

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution

Prabowo Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD Lagi, Bukan Pemilihan Langsung

Akhirnya, Kubu RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK