Simpang Siur Reshuffle Kabinet Jokowi

Oleh Milenitryasa

MERUJUK pada KBBI, pengertian kabinet adalah badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri. Indonesia memiliki kabinet yang bertugas untuk membantu presiden di dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Kabinet ini dipilih langsung oleh presiden yang menjabat saat itu.

Oleh karena itu, eksistensi kabinet bergantung pada keputusan presiden yang memimpin. Presiden bisa mengubah atau menambahkan anggota dalam kabinet demi kebaikan pelaksanaan pemerintahan yang lebih bagus jika memang diperlukan seperti itu.

Dan hal ini tidak bisa ditolak oleh anggota kabinet yang dipilih, karena pasti ada alasan yang jelas dan masuk akal mengapa diperlukan perubahan tersebut.

Seperti halnya isu yang sudah sejak dua bulan ini sampai sekarang terdengar, yaitu isu akan adanya reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Isu ini masih belum ada klarifikasi resminya dari pihak terkait, sehingga asumsi dengan liar bermunculan di sekitar para aparatur negara itu.

Isu ini sudah ada sejak 2 bulan yang lalu, saat Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke Kabinet Indonesia Maju. Isu ini semakin mencuat ke permukaan seirung pergantian Panglima TNI dari Marsekal Hadi Tjahjanto ke Jenderal Andika Perkasa, yang sebelumnya pernah mejabat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Hal ini membuat isu tersebut semakin mempunyai alasan kuat untung muncul ke permukaan.

Berdasarkan isu yang beredar, reshuffle kemungkinan akan dilakukan pada Rabu Pon, 8 Desember 2021. Alasan dari adanya asumsi ini dimulai karena, Presiden Jokowi beberapa kali melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon, beradasarkan penanggalan Jawa.

Lamanya isu ini sudah beredar tetap tak bisa mengubur dan menghilangkannya selama belum ada konfirmasi resmi dari presiden. Padahal, dengan lestarinya isu simpang siur ini lebih banyak berakibat buruk bagi sistem pemerintahan Indonesia.

Menteri yang seharusnya fokus pada rakyat, menjadi terpecah fokusnya karena isu tersebut. Memang tak semua menteri menanggapi isu ini dengan serius, namun tetap saja ada beberapa menteri yang goyah akan permasalahan tersebut. Menteri yang pertama kali buka suara saat ditanyakan pasal isu ini adalah Waketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani.

Ia menjawab dengan sedikit bumbu humor saat diwawancarai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 29/11/2021, 'Reshuffle? Saya tanya tokeh istana dulu'.

Arsul mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya, informasi perombakan kabinet jarang dikomunikasikan oleh Presiden Jokowi. Bahkan tak diketahui oleh para pimpinan parati politik sekalipun.

"Kemarin-kemarin selama Pak Jokowi itu tidak pernah diomongkan, termasuk dengan pimpinan partai politik jauh-jauh hari nggak pernah," ujarnya.

Berdasarkan statement dari Arsul Sani di atas, dapat diketahui bahwa isu ini belum jelas hilalnya. Sebab, dari apa yang dikatakan oleh Arsul memang Presiden Jokowi akan memberitahukan di saat seluruh keputusannya sudah jelas dan siap diumumkan ke publik.

Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno saat diwawancarai di Istana Kepresidenan Rabu (1/12/2021). Beliau mengatakan tak ada rencana reshuffle kabinet pada Rabu Pon (8/12/2021).

"Setahu saya tidak ada rencana tersebut. Jadi, pokoknya semua menteri tetap bekerja seperti biasa, semua Wamen tetap kerja," kata Pratikno di Istana Kepresidenan.

Dari komentar 2 orang menteri yang sebelumnya di paparkan di atas menunjukkan bahwa memang berita ini hanyalah isu belaka dan seharusnya tidak boleh memengaruhi sedikit pun kinerja dari para menteri yang ada.

Lebih baik fokusnya ditujukan pada rakyat saja saat ini, karena memang tujuan dibentuknya kabinet ini adalah untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik dan yang menjadi tujuan akhir dan utama dari pemerintahan ini adalah rakyat.

Tak bisa dipungkiri memang isu ini bagai menempatkan para menteri di dalam sebuah kapal yang sedang goyang dan kapan saja bisa tenggelam. Namun, jabatan seharusnya membentuk kebijaksanaan dalam diri para menteri tersebut, untuk memilih mana yang seharusnya menjadi prioritasnya dalam bertindak.

Pratikno memahami memang ada sejumlah posisi wakil menteri yang masing kosong, namun posisi itu belum akan diisi dalam waktu dekat. "Walaupun ada posisinya, tidak berarti harus diisi, itulah mengapa ada beberapa kementerian yang ada pos wamen diisi, ada beberapa yang lain tidak diisi," ujar Pratikno.

Memang keresahan ini juga tak lepas dari adanya beberapa kursi menteri yang kosong walaupun ada posisinya. Hal ini sebenarnya, tak cukup kuat untuk menjadi bahan overthinking dari para menteri. Karena, apapun yang terjadi dan kosongnya kursi itu harusnya tak memengaruhi menteri yang sudah memiliki 'kursinya' sendiri, alangkah lebih baiknya jika mereka fokus untuk mempertanggungjawabkan kursi yang sedang mereka duduki sendiri saat ini terlebih dahulu, bukannya mengkhawatirkan kursi kosong yang menjadi urusan dari presiden.

Selain tanggapan netral dari Arsul Sani dan Pratikno, terdapat tanggapan yang positif terhadap isu yang beredar, tanggapan itu berasal dari Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman. "Dengan isu soal masuknya PAN ke kabinet, kami tidak intervensi, itu hak politik presiden," kata Habiburokhman, Rabu (1/12/2021).

Habiburokhman menyiratkan bahwa dari sisinya tidak ada masalah dengan isu yang beredar saat ini, dan mengenai masuknya PAN ke dalam kabinet adalah hal yang biasa saja dan tidak mengganggu kinerja partainya.

Walaupun dari pihaknya pun belum mengetahui tentang kejelasan dan kebenaran dari isu tersebut, pihaknya tetap terbuka dan menerima saja apa yang nantinya akan menjadi keputusan presiden.

Hal tersebut adalah benar untuk dilakukan, memang seharusnya kabinet tidak menuntut kejelasan dari apa yang mereka belum tahu kebenarannya. Sebaliknya, justru mereka seharusnya menerima saja dan sekiranya nanti ada pemikiran yang kurang sejalan bisa dikonsultasikan saat waktu pengumumannya tiba. Tidak perlu khawatir akan hal yang belum tentu akan terjadi, dan ucapan dari Habiburokhman memang benar, karena dalam hal penentuan dan pengambilan segala keputusan yang berhubungan dengan kabinet adalah hak politik dari presiden, hak prerogatifnya.

Begitupun dengan Waketum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Jazilul Fawaid, ia mengatakan akan menerima apapun keputusan presiden nantinya. Namun, ada peringatan yang dinyatakannya, yaitu "Perlu saya ingatkan karena reshuffle ini hak prerogatif Presiden, jangan mendikte-dikte apa yang menjadi kebijakan Presiden. Jadi, PAN atau siapapun, biarkan Presiden mengambil keputusan, tanpa perlu ditekan-tekan dan didikte-dikte" kata Jazilul.

Terlihat bahwasanya tidak ada penolakan terhadap pemikiran akan reshuffle yang mungkin saja dilakukan oleh presiden, namun adanya rasa tidak aman apabila dalam pengambilan keputusan melibatkan pendapat orang lain.

Pada akhirnya, konklusi yang didapatkan dari semua permasalahan dari isu yang beredar selama 2 bulan belakangan ini sampai saat ini adalah bahwa belum adanya kejelasan yang pasti dari Presiden Jokowi. Karena itu, para menteri sebaiknya bersikap tenang dan kembali bekerja seperti biasa saja. Berhenti memunculkan permasalahan yang seharusnya tidak ada. (*)

Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

---