Sebut Sekda 'Tempoyak', Warga Dompak Juga Tuntut Janji HM Sani

Sebut Sekda 'Tempoyak', Warga Dompak Juga Tuntut Janji HM Sani

Oleh : Charles/Dodo

Rabu | 04-07-2012 | 18:06 WIB

TANJUNGPINANG, batamtoday - Selesai melakukan aksi demo di Kantor Wali Kota Tanjungpinang dan Kejati Kepri, Forum Komunikasi Keluarga Besar Masyarakat Dompak Bersatu melanjutkan aksinya di Kantor Gubernur Kepri, menuntut janji Pemerintah Provinsi Kepri dalam merelokasi perumahaan masyarakat Dompak.

"Kedatangan kami ke pemprov ini, selain menyampaikan tuntutan, permasalahan lahan warga yang diklaim PT TPD dan PT Kemayen Bintan, kami juga menuntut janji relokasi warga Dompak atas tempat tinggal yang layak dijanjikan," kata Zamriyanto, koordinator aksi, Rabu (4/7/2012).

Sebelum ganti rugi lahan untuk pembangunan, warga Dompak juga pernah dijanjikan relokasi perumahan setelah mendapatkan ganti rugi. Namun kenyataannya, kondisinya rumah yang dibangun Pemerintah Provinsi Kepri, disebut Zamriyanto, tidak ada ubahnya seperti kandang ayam.

"Hari ini, kami menagih janji Gubernur, mana rumah layak huni yang dijanjikan pada masyarakat sebelumnya, sampai saat ini pembangunanya tak jelas dan rumah yang dibangun sama seperti kandang ayam karena tidak layak dihuni," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Kepri juga menjanjikan akan memprioritaskan masalah pendidikan Dompak dalam pembiayaan. Namun kenyataannya, sampai saat ini tidak ada masyarakat Dompak yang dapat dana beasiswa.

"Pemprov juga berjanji apabila dilakukan pembangunan pusat pemerintahan di Dompak, tidak akan mengesampingkan masyarakat sekitar Dompak. Tetapi sampai saat ini, tidak ada masyarakat sekitar Dompak yang bekrja di proyek multiyears Dompak hingga selesai," sebutnya.

Demikian juga, janji prioritas PTT dan PNS di Pemprov yang akan mengutamakan dari masyarakat Dompak, namun kenyataannya penerimaan PTT dan PNS tidak satupun yang berasal dari Dompak.

Menanggapi tuntutan warga, Kasi Kesbangpolinmas Said Harris Yakub yang menerima menyatakan, karena Gubernur masih di luar kota maka aspirasi masyarakat Dompak akan dibahas SKPD yang langsung dipimpin Sekretaris Daerah.

"Karena permasalahaan utama aspirasi masyarakat ini, sebenarnya adalah di Pemko Tanjungpinang, tetapi karena tidak dapat ditangani pemko akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Kepri," kata Harris.

Menanggapai, pernyataan Said Haris massa pendemo langsung, bereaksi dan dan menyatakan tidak mau dipertemukan dengan Kepala SKPD, apalagi Sekda Provinsi Kepri, karena warga menganggap Suhadjar Diantoro merupakan 'tempoyak' (pembohong-red.).

"Kami tidak mau ketemu Suhajar Karena kami menganggap, Suhajar juga tempoyak, banyak janji tetapi cuman cakap aja," kata Zamriyanto dan sejumlah warga lainnya.

Warga juga mengatakan, kalau mereka hanya mau bertemu dan menyampaikan pernyataan mereka kepada Gubernur HM Sani, karena menurut mereka sesuai dengan gelar Datuk Setia Amanah yang disandang, Sani perlu memahami dan memaknai kondisi serta keadaan masyarakat saat ini.

Atas kesepakatan dan akhirnya, Said Haris menghubungi Gubernur yang saat itu sedang di Anambas, hingga disepakati akan melakukan pertemuan dengan masyarakat Dompak pada Jumat (6/7/2012) mendatang.

TERKINI
POPULER

Pastikan Keakuratan, Disdagin Tanjungpinang Tera Ulang Alat Timbang di Pasar Encik Puan Perak

Seleksi Menteri & Wamen Kabinet Prabowo Hari Kedua, Total Dihadiri 59 Tokoh

BPPRD Tanjungpinang Luncurkan Aplikasi E-SPTPD, Permudah Lapor dan Bayar Pajak Daerah

Rapat Paripurna Tetapkan AKD DPRD Karimun, Ini Daftar Namanya

BP Batam dan BPK RI Entry Meeting Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pendapatan dan Belanja

Aspirasi tentang Fokus Pada Pemulihan Ekonomi Nasional

Batam Banyak Butuh Guru, Tapi Honorer Jadi Prioritas, Bukan Lulusan PPG

Satlantas Polresta Tanjungpinang Gelar Lat Pra Ops Zebra Seligi 2024

Nuryanto Sebut RT/RW Jadi Dasar Pembangunan Batam, NADI Tambah Insentif

Gelap dan Minim Rambu, Pegawai RSJKO EHD Tanjunguban Alami Kecelakaan di Jalan Indunsuri Lobam

Warga Amerika Ditemukan Meninggal di Hotel Four Points Bintan

Jalan Lintas Timur Bintan Mulai Rusak, Belum Genap Setahun Usai Pembangunan

APBD 2025 Kota Tanjungpinang Diproyeksi Rp 1 Triliun Lebih

Pembangunan Ponton HDPE Kecamatan Durai Karimun Digesa

Program REHAB BPJS Kesehatan Permudah Pembayaran Tunggakan Iuran Secara Cicilan