JAKARTA, batamtoday - Soal anggaran gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya disepakati untuk diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang mempunyai kewenangan memutuskan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung tersebut.

Namun, sebelum Banggar menetapkan anggaran pembangunan tersebut, Komisi III DPR RI akan meminta pandangan sembilan fraksi (Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura) untuk menyikapi pembangunan gedung baru KPK tersebut.

“Jadi, tidak ada keputusan Komisi III DPR mengenai pengucuran anggaran gedung KPK pada Selasa (3/7) ini. Kenapa?  Karena, memang tidak ada jadwal persetujuan gedung baru KPK itu. Kita punya 14 mitra kerja, tidak boleh ada yang sepesial, semuanya harus sama. Juga tidak boleh grusa-grusu karena tidak ada kiamat,"  kata Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika  di Jakarta, (3/7/2012).

Menurutnya, saat ini Komisi III sudah menyerahkan masalah anggaran gedung KPK ke  Banggar. Namun sikap fraksi di Komisi III DPR masih dinamis dan tetap bicara  spesifik pada satu lembaga KPK saja. “Demokrat mendukung, tapi kan tidak bisa jadi sikap Komisi III. Keputusan final di Banggar DPR. Namun, DPR akan terlebih dahulu mendengar pandangan sembilan fraksi di Komisi III terkait usulan anggaran gedung baru KPK itu,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III dari Golkar Aziz Syamsuddin menyatakan pembahasan anggaran gedung KPK tersebut akan dilakukan pada Selasa (3/7), setelah ada catatan akhir persetujuan dari masing-masing fraksi DPR. Tapi, nyatanya masih akan dibahas. Malah dia menyatakan seluruh fraksi meminta Kementerian Keuangan mencarikan gedung kosong milik pemerintah untuk ditempati KPK. Komisi III tidak merekomendasikan KPK untuk membangun gedung baru.

“Sembilan fraksi mengusulkan untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Kekayaan Negara untuk memanfaatkan gedung yang masih bisa dimanfaatkkan. Tanda bintang terhadap rencana pembangunan gedung KPK itu sendiri dibubuhkan Komisi III sejak periode tahun 2008, saat komisi itu masih dipimpin oleh Trimedya Panjaitan. 

Menkeu sendiri, kata Aziz, juga  menyatakan mendukung pembangunan gedung KPK. Agus Martowardojo berpendapat pembangunan gedung KPK merupakan salah satu upaya KPK meningkatkan kinerja di masa mendatang. “Saya optimis semua pihak harus mendukung KPK,” tambah Aziz.

Sedangkan anggota Komisi III Syarifudin Suding,  fraksi-fraksi di parlemen berbeda pandangan soal rencana pembangunan gedung KPK yang sampai saat ini belum terealisasi lantaran Komisi III belum mencabut tanda bintang dalam rencana anggaran terkait itu di APBN-Perubahan 2012.

Tanda bintang yang dibubuhkan Komisi III menandakan soal rencana pembangunan gedung baru KPK masih dibahas oleh DPR sehingga dana belum bisa dicairkan oleh pemerintah. “Fraksi-fraksi sudah mengajukan pandangan mini. Masing-masing fraksi punya pandangan berbeda,” kata Suding dari Hanura yang mendukung pembangunan gedung KPK tersebut.

Ketua Komisi III DPR  I Gede Pasek Suardika menambahkan, ada fraksi yang menerima semua usulan untuk ditidaklanjuti. Kemudian, ada fraksi lain yang setuju, tapi memberi catatan mengenai penghematan dan kinerja terlebih dahulu. Dan, ada juga fraksi yang meminta alternatif gedung yang lain, dan mencontoh Komnas HAM.

"Tapi prinsipnya mereka mendukung, hanya background argumentasinya berbeda-beda. Kami kan bahas dengan 14 mitra, masing-masing fraksi mengambil sikap, dan kami serahkan ke Banggar untuk dicek anggarannya," kata Pasek. Untuk Fraksi Demokrat, tidak ada argumentasi. Semua usulan dari semua mitra disetujui, meski tidak secara khusus untuk KPK saja.

Mengenai gerakan saweran masyarakat untuk gedung baru KPK itu, Pasek menilai hal tersebut sebagai fenomena yang menarik yang akan dicatat oleh sejarah. "Bagi saya kalau Fraksi Partai Demokrat apa yang terjadi di masyarakat bisa membantu cuaca di DPR, dan aspirasi bisa terealisir," katanya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP Demokrat Ruhut Sitompul jika semua fraksi akan mendukung, apalagi KPK sudah mengajukan anggaran ini sejak 2008. “Fraksi Demokrat bukan hanya mendukung. Saya lihat semua setuju. Apalagi Menteri Keuangan tegas menyatakan dananya sudah ada.  Apalagi, isu soal pembangunan gedung KPK ini sudah bergulir ke tengah publik. Karena sudah jadi bola salju, ya harus disepakati,” ungkap Ruhut.