BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penjabat Sekda Provinsi Kepri, Lamidi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melawan dan menanggulangi terorisme maupun radikalisme dengan penguatan kearifan lokal.

Kearifan lokal yang mengandung kebijakan hidup dan pandangan hidup yang bersifat lintas budaya sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Pj Sekda Lamidi saat memberikan pengarahan pada acara Rakornas Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial yang diselenggarakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Hotel Aston, Tanjungpinang, Rabu (25/8/2021), dengan selogan 'Bersama Kita Tingkatkan Kinerja'.

Kegiatan tersebut mengangkat tema 'Sinergi Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan dan Kehutanan di Daerah yang Berpotensi Konflik Sosial'. Monitoring ini melibatkan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Dalam berdiskusi, Lamidi menegaskan permasalahan terorisme radikalisme bukan hal yang baru selagi masih ada manusia di muka bumi. Dan selagi ada yang bertentangan dengan Pancasila.

"Terorisme dan radikalisme ini harus kita tekankan agar lenyap dari muka bumi. Salah satu caranya  dengan menekan kan  banyak menimbulkan bahaya di daerah. Di samping kita perkuat kearifan lokal kita yang sarat dengan nilai-nilai budaya yang luhur. Pandangan hidup, kebijakan hidup, gotong - royong, toleransi, etos kerja dan lainnya," ungkap Lamidi.

Selanjutnya, Lamidi yang juga sebagai Kepala Bakesbangpol menjelaskan permasalahan terorisme dan radikalisme ini juga harus mengedepankan keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat. "Termasuk orang yang melakukan pengkotak-kotakan guna memecah belah bangsa yang tidak mengaku adanya kesatuan dan persatuan harus kita luruskan dalam kadar pengawasan, teguran dan yang terakhir harus diamankan," terang Sekda Lamidi.

Sebelum menutup diskusinya, Sekda Lamidi sepakat dengan adanya kemiskinan, ketidakadilan, ketidaktahuan dan informasi teknologi yang dimanfaatkan pihak lain membuat faham terorisme dan radikalisme tersebut terjadi.

Salah satu cara penyelesaian yang disarankan yakni dengan mengajak semua elemen untuk bekerjasama dan bahu membahu dalam perpanjangan tangan dari pada BNPT yang disebut FKPT untuk membangun kesepahaman dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Sementara itu, Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT H Moh Chairil Anwar menjelaskan pertama kali satgas dibentuk dengan nama Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) oleh Menkopolkam dengan terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2002 dan pada tahun 2003 disahkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003.

Kemudian perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 dengan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Di mana faham terorisme dan radikalisme merupakan kejahatan yang membahayakan ideologi, keamanan, kedaulatan, nilai kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

"Hari ini Pemerintah tidak sekonyong-konyongnya menangkap dan memvonis seseorang teroris, tapi ditanggulangi dulu apa penyebabnya dan apakah ada penyesalan dari masyarakat itu yang telah mengikut kelompok terorisme," terang Chairil.

Lebih lanjut, Chairil mengatakan FKPT ini gunanya pencegahan orang-orang yang terpapar faham terorisme dan radikalisme serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat. "Maka, disini konsentrasi kita adalah Daerah yang bisa menumbuhkan faham-faham terorisme dan radikalisme," kata Chairil.

Di samping itu, untuk daerah terluar Chairil juga mensosialisasikan untuk menjadi pagar hidup bagi semua elemen agar kelompok-kelompok yang terpapar tidak bisa masuk ke lingkungan masyarakat. "Inilah perlunya intelejen pencegahan, selagi kelompok itu baik dengan lingkungan. Kita cukup waspada sebagai jaga-jaga bila suatu saat terjadi," imbuhnya.

Sedangkan Ketua FKPT Kepri, dr Fauzi menyampaikan bentuk konkret sinergi antara Pemerintah, dalam hal ini BNPT bersama masyarakat dalam upaya mencegah terorisme dan membendung radikalisme yang semakin mengancam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan sudah di sampaikan ke BNPT untuk menjadi perhatian, bahwa Kepri ini daerah Kepulauan yang terdepan dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga dari ancaman terorisme dan radikalisme," kata Fauzi.

Lebih lanjut, Fauzi menjelaskan dengan jumlah penduduk dua ribu jiwa yang tersebar dari 7 Kabupaten dan Kota Se-Kepri. Sasaran hari ini adalah masyarakat yang mampu menggadaikan semua dalam kehidupannya demi kebutuhan ekonomi. "Hari ini yang dilakukan penguatan kearifan lokal harus kita terapkan mulai dari kalangan terendah sampai yang tinggi agar tidak terpapar dari terorisme dan radikalisme ini menjadi kehidupan yang tidak benar. Karena dari itu, modus-modus ini harus kita dalami bersama karena hari ini mem-booming di Kepri," jelasnya.

Turut hadir Plt Kepala Bakesbangpol Dr. Hasyim, Rektor STAI, Perwakilan FKUB Mastur Taher, Perwakilan PBNU Amir, Perwakilan PB Muhammadiyah beserta Perwakilan BIN Daerah dan TNI-Polri serta tamu undangan lainnya.

Editor: Gokli