Ekonomi Maju Pesat

Sani Nyatakan Natuna dan Anambas Bukan Daerah Tertinggal Lagi

JAKARTA, batamtoday - Gubernur Kepulauan Riau HM Sani menegaskan, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas bukan lagi sebagai daerah tertinggal seperti beberapa tahun silam. Secara ekonomi, Natuna dan Anambas mengalami kemajuan yang sangat pesat.

"Natuna dan Anambas, sudah bukan daerah tertinggal lagi Di sana banyak pengusaha, perdagangannya bagus, ekonominya ditumbuh pesat," kata Sani saat Rapat Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2012 di Jakarta, kemarin.

Menurut Sani, yang diperlukan untuk Natuna dan Anambas adalah mercusuar untuk lalu lintas kapal yang padat di perairan tersebut. Saat ini mercusuar yang ada baru terdapat di Natuna, yang dibangun pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Selain untuk lalu lintas kapal, mercusuar juga berguna agar wilayah kita tidak diklaim negara lain. Di Natuna ada 12 pulau yang belum berstatus, ada pulau yang rawan klaim terutama di Pulau Batu. Hijaukan pulau-pulau atau bikin saja mercusuar agar kita eksis di pulau itu, apalagi gonjang-ganjing Laut China Selatan mulai terdengar," katanya.

Namun, secara keseluruhan jumlah di Kepri yang berada di garis terdepan berbatasan dengan negara tetangga terdapat 19 pulau. Untuk menjangkau daerah tersebut, setidaknya diperlukan transportasi laut dan udara karena tingginya ombak dan jauhnya wilayah tersebut.

"Untuk di Pulau Subi dan Laut di Natuna diperlukan pelabuhan laut, sedangkan di Tambelan diperlukan bandar udara karena untuk sampai di wilayah itu diperlukan waktu 20 jam pakai jalur laut, itu sama halnya penerbangan ke ke Amerika. Hal ini sudah kita sampaikan ke presiden, tapi belum ada respon," katanya.

Sani menambahkan, Pemprov Kepri juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum segera membangun fasilitas air bersih dan litrik di pulau-pulau tersebut. Pemprov Kepri, lanjutnya, telah mengalokasikan 20 persen anggaran APBB 2012 untuk membangun fasilitas tersebut, tetapi masih kurang karena itu diperlukan bantuan dari pemerintah pusat.

"Khusus mengenai perbatasan dengan Singapura dan Malaysia, kita minta segera ditentukan karena kasihan nelayan kita sering dianggap bermasalah terutama di perairan Bintan-Malaysia," kata Gubernur Kepri.

---