BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Panitia Khusus Pansus DPRD Kepri terkait Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Kepri kembali mengundang Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepri, Rabu malam (4/8/2021) kemarin.

Pansus mengundang BI dan BPS untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi Kepri.

Ketua Pansus RPJMD Kepri Taba Iskandar mengatakan bahwa pihaknya bersama BI dan BPS Kepri agar bersedia mempresentasikan ramalan laju pertumbuhan ekonomi serta kondisi ekonomi makro Kepri.

"Data yang didapatkan dari BI dan BPS Kepri ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar penyempurnaan materi RPJMD 2021-2026," ujar Taba.

Nantinya, lanjut Taba pihaknya akan mensinkronkan antara draft yang telah disiapkan oleh Barenlitbang dengan data-data yang ada dari BI dan BPS karena mereka adalah instansi yang berkompeten dalam mengolah data laju pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Ranperda RPJMD 2021-2026 Lis Darmansyah mengatakan prediksi pertumbuhan ekonomi Kepri di dalam draft Ranperda RPJMD harus sejalan dengan data-data baik dar BI maupun BPS Kepri.

“Kenapa demikian, karena jika sudah sejalan kita bisa menyusun arah dan tujuan pembangunan Kepri ini sejalan,” ujar Lis Darmansyah.

Dengan kata lain data-data dari BI dan BPS ini kata Lis Darmansyah akan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan draft Ranperda RPJMD 2021-2026.

Dalam persentasinya BI memproyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mencapai 3,25 persen hingga 4,25 persen. Proyeksi ini didasarkan pada progres pemerintah daerah mengendalikan pandemi Covid-19.

Menurut Lis, pengendalian pandemi Covid-19 mendorong mobilitas masyarakat dan barang, dan akhirnya berdampak pada konsumsi dan investasi. BI juga menilai konsumsi di Kepri akan meningkat, didorong daya beli masyarakat dan inflasi yang terkendali.

"Peningkatan ekonomi Kepri 2021 diprediksi masih di bawah prediksi nasional yang mencapai 4,10-5,10 persen. Selain itu, perbaikan ekonomi global juga mendorong permintaan ekspor dan investasi asing," ujar Lis.

Sementara itu, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, inflasi diperkirakan meningkat namun masih terkendali dalam sasaran 3 plus minus 1 persen. Asumsi proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari sisi konsumsi, investasi, dan ekspor.

Kemudian dari sisi investasi implementasi UU Cipta Kerja, PP no.40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK, PP np.41 tahun 2021 tentang KPBPB dan PP no.6 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah dipercaya mampu mendorong kemudahan menanamkan modal.

Dimulainya operasi KEK Galang-Batang dan pengembangan KEK Nongsa dan KEK BAT juga akan meningkatkan investasi di daerah setempat.Sedangkan dari sisi ekspor, diperkirakan meningkat sejalan dengan pengoperasian smelter bauksit di Bintan dan Karimun.

Bank Indonesia mencatat tren perbaikan harga minyak dan gas dunia juga mendorong sektor migas di Kepri.

Sementara itu, Kepala BPS Kepri Agus Sudibyo menjelaskan beberapa infikator yang mempengaruhi kondisi ekonomi makro di Kepri yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, Gini rasio, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, pariwisata dan tranportasi, ekspor impor, nilai tukar petani, perbandingan ekonomi spasial serta perilaku masyarakat dalam masa PPKM.

"Kondisi pandemi seperti sekarang ini otomatis mempengaruhi perilaku masyarakat di bidang ekonomi yang kemudian akan berdampak pada kondisi ekonomi makro kita," tambah Agus.

Editor: Yudha