Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Menkeu Ungkap Bansos Daerah Lambat Cair, Penyaluran Baru 18,5 Persen
Oleh : Redaksi
Kamis | 22-07-2021 | 11:00 WIB
kantor-pos-bst11.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Warga kelurahan Sungai Panas Kota Batam terima dana bantuan sosial tunai (BST) di Kantor Pos Batam Centre. (Pascal Rh/BTD)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisyaratkan penyaluran bansos daerah lambat cair. Buktinya, penyaluran dana perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah baru sekitar 18,5 persen dari pagu Rp 25,46 triliun, yaitu sebesar Rp 4,7 triliun.

Rinciannya, realisasi dana perlindungan sosial baru Rp 2,3 triliun dan pemberdayaan ekonomi baru Rp 2,4 triliun.

Ani, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa realisasi dana perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di 518 daerah masih di bawah 50 persen dan 24 daerah di atas 50 persen.

"Anggaran ini penyerapan atau realisasinya masih rendah. Kami berharap pemda segera merealisasikannya," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2021, Rabu (21/7/2021).

Ia merinci terdapat 324 daerah yang realisasi penyaluran dana perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masih 0 persen-15 persen. Hal ini membuat realisasi dari penyaluran dana perlindungan sosial secara keseluruhan baru Rp 764,8 miliar atau 6,2 persen dari pagu Rp 12,31 triliun.

Sementara, daerah yang menyalurkan dana perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi sekitar 15 persen sampai 30 persen baru 128 daerah. Realisasinya Rp 1,54 triliun atau 22,5 persen dari pagu Rp 6,85 triliun.

Lalu, terdapat 66 daerah yang realisasinya sebesar 30 persen-50 persen. Walhasil, realisasinya tercatat sebesar Rp 1,99 triliun atau 35,5 persen dari pagu Rp 5,62 triliun.

Kemudian, ada 24 daerah yang belanja perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di atas 50 persen. Total penyalurannya sebesar Rp 410,1 miliar atau 61,1 persen dari Rp 670,9 miliar.

Realisasi penyaluran yang rendah juga terjadi pada bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Ani mengatakan realisasinya baru Rp 6,11 triliun atau 21,2 persen dari pagu Rp 28,8 triliun.

"Kami bersama Kemendes mendorong agar BLT dana desa ini segera dibayarkan dan bisa bantu masyarakat di level desa," pungkasnya.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Yudha