TANJUNGUBAN, batamtoday - Rencana Badan Perjuangan Pembentukan Kota Bintan Bagian Utara (BP2KB2U), belum menampakkan hasil secara nyata , dimana riak-riak perjuangan sudah lama tidak terdengar. 

Hal ini, dinilai dalam rencana pemekaran justru terkesan unsur politis justru lebih besar ketimbang untuk tujuan murni mensejahterakan masyarakat Bintan.

Ide awalnya terlebih dahulu dilontarkan oleh Bupati Bintan Ansar Ahmad, setelah disampaikan oleh orang nomor satu di Bintan tersebut baru masyarakat sibuk bicara pemekaran hingga terbentuk sebuah organisasi untuk perjuangan pemekaran tersebut.

“Aneh, kalau Bupati berbicara baru masyarakat sibuk. Yang terkesan pemekaran tersebut hanya kepentingan politik seseorang. Sehingga, justru arah kesejahteraan masyarakat makin menjauh dan kepentingan politik yang lebih utama,” ujar tokoh masyarakat Bintan Sahat Simanjuntak, kepada batamtoday di Tanjunguban, Sabtu (23/6/2012).

Terkait pemekaran katanya, jelas bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat , terlepas masalah mendukung atau tidak. Yang jelas, kalau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semua akan mengatakan setuju. Namun di balik itu, tentu perlu realitas di lapangan. 

“Kalau memang hal itu, bertujuan untuk kebaikan masyarakat, kenapa ada kesan perjuangan terhenti. Kita paham, semua membutuhkan otot dan ongkos, tapi itulah resiko sebuah perjuangan untuk mencapainya membutuhkan semua,” tambahnya.  

Makanya kata Sahat, sudah seharusnya para pejuang berpikir lebih luas kedepan dengan konsep yang jelas pula. “Jangan sampai dalam perjuangan, tujuannya mengambang tanpa kejelasan. Yang penting tujuannya murni, untuk meningkatkan pembanguann dan meningkatkan tarap hidup masyarakat,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh oleh tokoh pemuda Bintan, M. Idha, pemekaran Bintan dengan tujuan untuk memajukan pembangunan di segala bidang di Bintan. Jelas masyarakat, akan mendukung secara keseluruhan, terlepas dari kepentingan politik. Dimana, katanya sampai sejuah ini, terkesan perjuangan terhenti, walau pun Pemkab Bintan sudah menyetujui mengelontorkan anggaran untuk pengkajian terkait kelayakan daerah yang direncanakan akan mekar.  

“Makanya perlu dipertanyakan, sementara organisasi perjuangan sekarang yang terkesan diam. Sebaliknya, anggaran untuk pengkajian sudah disetujui oleh dewan dan Pemerintah, lantas sudah sejuah mana perjalanannya, yang sampai saat ini tidak ada infpormasi jelas,” tandasnya.

Selain itu M.Idha juga menegaskan, pentingnya bagi pengurus organisasi perjuangan pemekaran guna menyiapkan konsep yang jelas. Karena pemekaran pekerjaan yang besar dan membutuhkan energy yang juga besar. "Dalam perjuangan tentunya tidak bisa main-main, karena itu pekerjaan yang besar dan perlu lebih dimatangkan,” harapnya.