Bahas RKP dan Anggaran BP Batam

Komisi VI DPR RI Gelar RDP Bersama Kepala BP Batam Secara Virtual

BATAMTODAY.COM, Batam - Dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2022, Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wali Kota Batam, merangkap Kepala BP Batam, H. Muhammad Rudi secara virtual di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).

Dalam RDP ini Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, menyampaikan Kinerja Pelaksanaan Anggaran BP Batam dan RKP dan RKA BP Batam.

Purwiyanto memaparkan, pelaksanaan anggaran 2021 tidak terlepas dari terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap pergerakan roda ekonomi di Batam dalam tahun 2021. Juga, masih berjalannya proses pengadaan dari belanja tambahan yang bersumber dari saldo.

Terkait kinerja ini, dalam sisa waktu tahun 2021, BP Batam akan berusaha untuk mempercepat realisasi penerimaan PNBP, antara lain melalui penagihan piutang dan mempercepat kegiatan yang menghasilkan PNBP.

Purwiyanto juga menyampaikan, dalam tahun 2022, fokus pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi.

"Fokus tersebut sejalan dengan salah satu Fokus Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural," kata Purwiyanto.

Sehubungan dengan itu dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, BP Batam akan mendukung perkembangan 4 (empat) sektor prioritas, yaitu:

1. Industri Manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi, seperti industri smartphone, teknologi informasi dan komunikasi dan kedirgantaraan.

2. Industri Jasa, seperti maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat dan kapal, shipbuilding dan shipyard, pendidikan dan kesehatan internasional, serta financial service khususnya digital financial.

3. Kegiatan Pengembangan Logistik, seperti transhipment, e-commerce, warehouse dan infrastructure link.

4. Pariwisata yang berfokus pada pembangunan destinasi wisata dan event pariwisata, serta pengembangan industri kreatif (sinematografi).

Selain dengan BP Batam, Komisi VI DPR RI juga menggelar RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala BP Kawasan Sabang dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

Editor: Dardani

---