TANJUNGUBAN, batamtoday - Pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sampai saat ini dinilai hanya jalan di tempat dan belum memberikan dampak positif terutama bagi masyarakat yang ada di Bintan.

Hal tersebut terjadi, akibat tidak konsistennya antara masing-masing petugas yang ada di lapangan, sehingga keberadaan FTZ justru dinilai mempersulit, yang seharusnya bisa mempermudah perekonomian bisa lebih berkembang.

Demikian disampaikan oleh salah seornag tokoh masyarakat Bintan Sahat Simanjuntak kepada batamtoday di Tanjunguban, Selasa (20/6/12). Menurutnya, kenapa mulai keluarnya aturan FTZ justru tidak memberikan dampak positif kepada dunia usaha apalagi masyarakat mengingat yang terjadi di lapangan, antar masing-masing instansi belum bisa satu komitemen terkait penerapan FTZ itu sendiri. 

“Kalau di lapangan masing-masing instansi berjalan tetap memang aturannya sendiri-sendiri jelas FTZ yang diharapkan mempermudah pelaku usaha, justru akan memperumit seluruh urusan. Sehingga harapan bsia memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat, akan semakin jauh,” kata Sahat.

Hal demikian juga disampaikan oleh tokoh pemuda Bintan Supriyadi Pararenge yang menyebutkan lambatnya perkembangan di wilayah Free Trade Zone dinilai akibat pemerintah pusat tidak konsisten. 

“Kalau pemerintah konsisten, maka FTZ akan berjalan dengan lancar," katnya.

Dia juga menambahkan, bahwa yang menjadi kendala adalah akibat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kurang terjalin koordinasi dengan baik ditambah dengan ketidakkonsistenan pemerintah pusat.

"Kita meminta pemerintah pusat agar konsisten dengan kebijakan. Kita mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan daerah. Karena harapan masyarakat  FTZ bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat," harapnya.