Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Idul Fitri, Mendagri Minta Kepala Daerah Kompak dengan Pusat
Oleh : Irawan
Selasa | 18-05-2021 | 08:36 WIB
mendagri_maskeran_b.jpg Honda-Batam
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Kemendagri)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kekompakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengantisipasi lonjakan kasus penularan Covid-19 pasca Idul Fitri 1442 H.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah beserta Forkopimda seluruh Indonesia, Senin (17/5/2021).

"Momentum Hari Raya adalah salah satu yang perlu diwaspadai dan disikapi dengan kekompakan pusat dan pemerintah daerah," kata Mendagri.

Mendagri mengatakan, belajar dari lonjakan kasus yang terjadi di India yang salah satunya disumbang oleh kegiatan keagamaan massal tanpa penerapan protokol kesehatan, maka perayaan Idul Fitri perlu mendapat atensi dengan antisipasi semua pihak.

Kewaspadaan tinggi perlu dilakukan mengingat dinamika lonjakan kasus yang kerap disumbang dari masa liburan. Apalagi, hingga saat ini, penyebaran Covid-19 tingkat global belum dapat dibendung, sehingga kebijakan pengendalian yang tepat amat dibutuhkan.

"Dinamika kondisi dan potensi kerawanan lonjakan Covid-19 pada masa liburan sekitar hari raya, kenaikan kasus beberapa negara yang secara geografis dekat dengan Indonesia, serta adanya beberapa varian baru Covid-19, memerlukan kewaspadaan yang tinggi dan langkah-langkah yang tepat oleh semua pengambil kebijakan," jelas Mendagri Tito.

Mendagri pun berharap, seluruh kepala daerah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki kesamaan strategi dan sikap secara nasional dalam menghadapi dinamika persoalan Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya.

Harapannya agar terbangun kekompakan dan sinergisitas dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan di daerah, termasuk saat penanganan pandemi Covid-19, saat memberi laporan pada Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2021 secara virtual, Senin (17/5/2021).

Mendagri menekankankan, hal - hal yang berulang-ulang telah disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda pada saat rapat koordinasi sebelumnya yang dipimpin langsung oleh Menko Bidang Perekonomian yang melibatkan kementerian/lembaga, TNI/Polri, para gubernur terkait evaluasi dan update data situasi dan memberikan arahan bagi jajaran daerah, baik untuk mengevaluasi PPKM sebelumnya dan membahas apa substansi PPKM di tahap berikutnya.

Pertama, ada 4 indikator pengendali pandemi Covid-19 harus menjadi menu sarapan pagi bagi seluruh kepala daerah dan Forkopimda, yaitu: tren angka positif atau positive rate yang harus diupayakan turun kurvanya, angka kesembuhan atau recovery rate yang harus naik, angka kematian atau fatality rate yang harus terus menurun, dan angka ketersediaan tempat tidur pasien Covid-19 atau Bed Occupancy Ratio BOR yang harus di bawah 50%.

Oleh karenanya, penanganan Covid-19 memerlukan kebersamaan lintas stakeholder, terutama dalam mengendalikan masyarakat.

Kedua, kepala daerah sebagai pimpinan Forkopimda atau forum komunikasi pimpinan daerah agar benar-benar memanfaatkan forum ini.

Sehingga kompak dan sinergi dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan di daerah, penanganan krisis ini memerlukan kebersamaan banyak stakeholder, terutama dalam mengendalikan masyarakat atau social control.

Sampai saat ini, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dinilai mampu mengendalikan laju pandemi. Kendati demikian, Mendagri menegaskan, semua pihak perlu tetap waspada karena kondisi begitu dinamis.

Pasalnya, kondisi Indonesia dapat dipengaruhi oleh situasi negara lain.

"Situasi negara lain dapat berpengaruh terhadap negara kita, dan situasi di suatu daerah dalam negara kita dapat berpengaruh terhadap daerah lain," katanya.

Mendagri mengungkapkan, Kemendagri bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setiap minggu melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan memperbarui situasi terkini di daerah.

Mendagri berpendapat, strategi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian disempurnakan dengan PPKM skala mikro dinilai cukup efektif menekan laju pandemi.

Editor: Surya