Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ini Alasan Tambang Pasir Ilegal di Bintan Jadi Sorotan Masyarakat
Oleh : Harjo
Sabtu | 09-01-2021 | 17:32 WIB
pasir-menuju-gudang.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Salah satu truk bermuatan pasir ilegal menuju gudang perusahaan ready mix beton di Teluk Sebong, Bintan. (Foto: Harjo)

BATAMTODAY.COM, Bintan - Tambang pasir ilegal di Kabupaten Bintan yang kembali marak disorot masyarakat. Pasalnya, tambang pasir ilegal ini kian merajalela setelah sempat dihentikan aparat penegak hukum.

M Dragon, tokoh pemuda Serikuala Lobam, menyampaikan, maraknya tambang pasir ilegal itu menjadi sorotan bukan saja dari aspek hukum, namun lebih kepada aspek lingkungan, yang nantinya berdampak kepada generasi penerus di Bintan.

"Kalau soal hukum, jelas aparat yang lebih paham. Apakah yang ilegal itu diperbolehkan atau seharusnya ditertibakan. Hanya saja, kita selaku mahkluk hidup perlu memperhatikan lingkungan, jangan kita biarkan dirusak begitu saja," ungkapnya kepada BATAMTODAY.COM, Sabtu (9/1/2021).

Ia mengatakan, aparat hukum dalam menindak tambang pasir ilegal tentu harus ada landasannya. Ketika tambang pasir ini kian merajalela, mungkin aparat belum menemukan dasar hukumnya untuk menindak atau memang ada unsur kesengajaan untuk membiarkan agar lingkungan semakin rusak ke depannya.

"Saya rasa ada undang undang yang mengatur, bisa tidak yang ilegal beroperasi. Kita percayakan saja kepada pihak berwajib," kata dia.

Namun demikan, M Dragon tetap tak setuju ketika tambang pasir itu sudah mulai merusak lingkungan hidup. "Mirisnya lagi, ketika kita telisik ke lapangan, yang memanfaatkan pasir dari tambang ilegal itu malah perusahaan besar, skala nasional dan proyek pemerintah," imbuhnya.

Dikatakan M Dragon, saat ini belum banyak masyarakat yang 'teriak' terkait tambang pasir ilegal lantaran dampaknya belum begitu nampak. Tetapi, ke depan, begitu lingkungan hidup semua sudah rusak, bukan tidak mungkin masyarakat akan marah besar.

"Lebih parahnya lagi, ketika masyarakat nantinya kehilangan kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Ini menjadi persoalan baru. Mudahan saja, masih ada aparat penegak hukum di Bintan maupun Kepri yang peduli akan lingkungan," tutupnya.

Editor: Gokli