JAKARTA, batamtoday - Yusril Ihza Mahendra selaku tim kuasa hukum Gerakan Nasional Anti Madat (Granat) tengah merampungkan gugatan terhadap grasi Presiden SBY yang diberikan kepada Schapelle Leigh Corby dan Peter Achim Franz Grobmann, warga negara Jerman.

"Tak banyak rakyat yang mengetahui bahwa Presiden SBY telah memberikan grasi kepada dua warga asing," kata Yusril seperti dikutip dari Inilah.com, Senin (4/6/2012). 

Yusril menerangkan bahwa keputusan Presiden SBY tentang grasi adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Keppres tersebut memenuhi syarat untuk digugat karena sifatnya yang individual, kongkret, final dan membawa akibat hukum. Keppres bukanlah bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.

Keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan oleh PTUN apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

"Karena itu, bagi siapa saja yang merasa dirugikan dengan Keppres tersebut, mereka mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat Presiden ke PTUN," ujar Yusril.