Gonjang-ganjing di Universitas Karimun

Dituding Paling Bertanggungjawab, Sudarmadi ‘Naik Pitam’

KARIMUN, batamtoday – Mantan Rektor, MS Sudarmadi ‘naik pitam’ ketika dirinya dituding paling bertanggung-jawab atas gonjang-ganjing yang terjadi di Kampus Universitas Karimun (UK), sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.

Bahkan dirinya berkomitmen ‘mengibarkan bendera perang’ terhadap orang-orang yang memiliki niat dan keinginan, untuk meruntuhkan Kampus UK. Namun kenyataannya, Dosen dan staf UK belum juga mendapatkan gaji, meski sudah 4 hingga 6 bulan lamanya.   

Saat ditemui batamtoday belum lama ini, Sudarmadi dengan wajah memerah, mengulas perjuangannya mendirikan Kampus UK tersebut. Bahkan dirinya memiliki solusi terhadap persoalan yang sekarang terjadi di Kampus UK, jika Rektor Abdul Latif berkeinginan membuka komunikasi dengannnya.   

“Etikanya kan kurang baik, jika saya yang lebih dahulu menghubungi Pak Latif. Nanti saya malah dicurigai memiliki maksud tertentu. Namun yang jelas, di tempat lain, persoalan seperti ini banyak terjadi. Dan masing-masing memiliki jalan keluarnya,” kata Sudarmadi yang juga menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun ini menjelaskan.  

Menurutnya, Rektor Abdul Latif merupakan sosok yang sangat teguh terhadap pendiriannya. Sehingga segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

“Mestinya tidak harus begitu, Dikti juga sudah tahu kelemahan yang kita miliki. Dan mereka menutup mata. Yang terpenting, sambil berjalan, sedikit demi sedikit kelemahan itu diperbaiki,” terangnya.

Sehingga, katanya lagi baik dari pihak Yayasan Tujuh Juli maupun dari Rektorat UK harus duduk bersama menyatukan persepsi, demi kemajuan Kampus UK kedepannya. Caranya dengan melepaskan ‘ego’ masing-masing dan tidak lagi saling menyalahkan.

“Dulu tanpa dana, kampus itu bisa berjalan dan tidak ada gejolak sedikitpun. Tapi sekarang ketika dana itu sudah ada, malah jadi kacau,” ujarnya. 

Sebelumnya, Rektor Abdul Latif menyatakan siap mengundurkan diri, jika penggantinya kelak, bersedia mewisuda dan menandatangani Ijazah Mahasiswa UK yang diterima pada saat izin prodinya belum keluar (angkatan 2008 hingga 2010 di lima prodi-red.). Bahkan pernyataan kesediaan itu, harus dituangkan di atas kertas dan dihadapan para penegak hukum (kepolisian dan kejaksaaan- red).

“Jika saya diminta menandatangani dan mewisuda mahasiswa yang ijin prodinya keluar pada tahun 2011, tentunya saya tidak bersedia. Sebab disamping berdampak negatif terhadap saya, hal itu tentunya akan berdampak negatif juga terhadap mahasiswa yang bersangkutan. Dan aturannya sudah sangat jelas. Kita hanya tinggal mengikutinya saja,” terangnya.  

Sementara itu, dari kalangan dosen, sudah sangat gerah atas tingkah laku yang dilakukan Yayasan Tujuh Juli. Sebab alasan kekosongan kas yayasan, sehingga tidak mampu menggaji  para dosen hingga 4 hingga 6 bulan, adalah alibi yang sangat tidak masuk akal. Akibatnya, dalam waktu dekat, para dosen mengancam akan melakukan aksi demo kepada Yayasan Tujuh Juli dan kantor Bupati Karimun. 

“Jika yayasan tidak memiliki dana, hal itu merupakan pembohongan publik. Sebab disamping uang pembangunan dan SPP Mahasiswa, Yayasan Tujuh Juli juga mendapatkan dana Hibah dari Pemkab Karimun sebesar Rp2 miliar. Jadi kemana uangnya itu. Kalau dosen PNS, mungkin gak masalah. Sebab sudah ada gajinya dari Negara. Tapi kami yang gajinya murni dari honor UK ini, mau makan apa anak dan istri kami”  ujar seorang dosen yang tidak ingin disebut namanya.

Bahkan ungkapnya lagi, para dosen berencana mendemo Yayasan Tujuh Juli agar melepaskan diri dari Kampus UK dan menyatakan dirinya bangkrut. Sebab katanya lagi, sekarang ini sudah banyak ‘investor yang antri’ dan menyatakan bersedia menanamkan modalnya demi pengembangan Kampus UK ke depannya.

---