PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Temui Warga Penagi, Bupati Natuna Minta Tak Perlu Khawatir Soal Virus Corona
Oleh : Kalit
Rabu | 26-02-2020 | 19:28 WIB
penagi-1.jpg honda-batam
Bupati Natuna, Drs H Abdul Hamid Rizal saat berdialog langsung dengan masyarakat Kota Tua Penagi, Kecamatan Bunguran Timur. (Ist)

BATAMTODAY.COM, Natuna - Sepulangnya dari Jakarta, Bupati Natuna Drs H Abdul Hamid Rizal hari Kamis (06/02/2020) pagi langsung melakukan peninjauan ke permukiman penduduk di Kota Tua Penagi, Kecamatan Bunguran Timur.

Dalam kesempatan itu, Hamid Rizal ingin memastikan warganya yang tinggal berdekatan dengan lokasi observasi 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, dalam kondisi baik dan aman.

Hamid Rizal menyampaikan kepada masyarakat, mereka tidak perlu merasa khawatir dan cemas, lantaran Pemerintah Pusat telah menjamin kondisi WNI yang sedang menjalani observasi selama 14 hari di Hanggar Barat, Lanud Raden Sadjad Ranai, dalam kondisi sehat.

Untuk itu, Hamid Rizal meminta supaya masyarakat tetap tenang, serta tidak perlu melakukan eksodus ke luar daerah Natuna. Namun dirinya tetap mengimbau agar masyarakat selalu menggunakan masker serta berperilaku hidup bersih dan sehat, sebagai langkah antisipasi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Lebih lanjut, Hamid Rizal menyampaikan, Pemerintah Daerah bersama Ketua DPRD Natuna dan sejumlah tokoh perwakilan masyarakat, telah menyampaikan berbagai permasalahan sebagai dampak dari dijadikannya Natuna sebagai lokasi observasi ratusan WNI dari Wuhan, China, kepada Presiden Joko Widodo, melalui beberapa lembaga Kementerian. Diantaranya Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Jajaran Komisi IX DPR RI.

"Hanya satu yang tidak bisa direalisasikan Pemerintah Pusat. Yaitu lokasi observasi yang dipindahkan di Kapal Perang milik Pemerintah Indonesia. Alasannya karena berdasarkan standart keamanan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), warga negara yang dievakuasi dari China, harus dilakukan observasi di darat, bukan di laut," ujar Hamid.

Namun usulan lainnya telah disetujui Pemerintah Pusat. Di antaranya Menteri Kesehatan akan berkantor sementara waktu di Natuna, sampai masa karantina WNI tersebut selesai dan benar-benar telah dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Kemudian Pemerintah juga akan menambah tenaga medis untuk penanganan WNI yang menjalani masa observasi, serta membangun posko-posko kesehatan bagi masyarakat Natuna. (*)