Atasi Krisis di Daerah Tertinggal

F-PKB DPR Minta Pemerintah Alokasikan Rp 9 Triliun untuk Listrik Masuk Desa

Jakarta, Batamtoday -Fraksi PKB DPR RI meminta pemerintah untuk serius mengalokasikan anggaran Rp9 Trilyun dana program listrik masuk desa agar tak disalahgunakan dan diselewengkan.  Karena itu FKB berjanji akan mengawasi krisis listrik untuk daerah-daerah tertinggal dan mengawasi kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar dan pertambangan.

"F-PKB  akan mendorong APBN 2011 dan 2012 lebih berpihak kepada desa dan lingkungan, “ kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jakfar didampingi oleh Ketua panitia raker FPKB Nur Yasin, Abdul Malik Haramain dan Otong Abdulrahman, saat menyampaikan hasil raker FPKB di hadapan pers di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (1/2).

Marwan menjelaskan keberpihakan F-PKB pada desa dan lingkungan disebabkan sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya di desa. Hingga tahun 2009, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di desa masih cukup besar dibandingkan yang bermukim di kota. Dari 235 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 57 persen atau sebanyak 135 juta jiwa tinggal dan menggantungkan hidupnya di desa. Sementara sisanya sekitar 43 persen atau 102 juta jiwa memutuskan tinggal di kota, baik secara permanen maupun temporer karena bekerja.

“Atas data tersebut, sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian cukup besar terhadap pembangunan desa, “ ujar Marwan.

Ditambahkan Marwan, bahwa data terakhir BPS Maret 2010 diungkapkan persentase jumlah penduduk miskin tingal di kota dan desa tidak banyak berubah. Dari 31,02 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia, sebanyak 64 persen atau 19,9 juta jiwa tinggal di pedesaan. Sementara sisanya 36 persebn atau 11,1juta jiwa adalah warga perkotaan.  Artinya jika pemerintah bicara tentang program pengentasan kemiskinan, sudah sepantasnya prioritas adalah penduduk yang tinggal di pedesaan.

Marwan mengatakan, F-PKB selalu mendekati desa, karena desa basis produksi kebutuhan pokok. Dari sembilan kebutuhan pokok (sembako), dipastikan 99 persen, bahan bakunya diproduksi di wilayah pedesaan, baik desa pedalaman maupun pesisir.

“Mulai dari komoditas makanan pokok beras/jagung, minyak goreng, ikan/daging, gula telur, susu, minyak tanah/elpiji, semuanya diambil dari desa dan selanjutnya diolah dan didistribusikan ke semua wilayah, “ katanya.

Sebagai bukti concern F-PKB atas masyarakat desa, kata Marwan, pihaknya juga memastikan 10 persen belanja negara dalam APBN 2012 benar-benar dialokasikan untuk membangun infrastruktur desa dan mengarahkan dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN seluruhnya senilai Rp3,3 trilyun untuk desa.

F-PKB juga berjanji akan memperjuangakan perangkat desa menjadi PNS termasuk mengawasi secara sungguh-sungguh pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS dan mendorong pendirian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai wadah pemberdayaan ekonomi dan kemandirian masyarakat desa.

“Kami juga akan mendorong program desa sadar hukum sebagai bagian dari penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keadilan, “ kata Nur Yasin.

---