BATAMTODAY.COM, Bintan - Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menilai beredarnya pemberitaan pemberiksaan Bupati Bintan Apri Sujadi oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalagunaan kewenangan alam pengelolaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB), harus diklarifikasi Apri Sujadi maupun KPK.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (31/12/2019), mendesak KPK memberikan klarifikasi mengenai pemeriksaan Bupati Bintan Apri Sujadi agar tidak timbul polemik dan mengaburkan perkara pokoknya.

Sehingga diharapkan tidak menghambat upaya pemberantasan korupsi. Sebab, transparansi ini, sangat dibutuhkan karena untuk membuat terang adanya isu dugaan rekening di kasino oleh kepala daerah di Kepulauan Riau.

"KPK untuk segera meningkatkan perkara ini ke tahap Penyidikan dan sekaligus menetapkan tersangka, terhadap siapa pun tanpa pandang bulu jika telah ditemukan dua alat bukti dalam perkara ini," tegasnya.

Dikatakan, KPK untuk menerapkan pasal pencucian uang jika dalam perkara ini, jika ditemukan dugaan menyembunyikan uang di rekening luar negeri termasuk rekening kasino.

"MAKI akan mengawal perkara ini, untuk secepatnya dituntaskan termasuk mencadangkan upaya gugatan praperadilan, jika penanganan perkara mangkrak sebagaimana telah dilakukan MAKI dalam perkara mangkraknya perkara korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna oleh Kejati Kepri;" katanya.

BACA: KPK Periksa Bupati Bintan Terkait Dugaan Korupsi Pengelolaan KPBPB

Selanjutnya, Bupati Bintan diminta untuk tidak bersembunyi, dan tampil serta tunjukkan muka untuk memberikan keterangan yang jelas dan rinci kepada rakyatnya.

"Terkait apakah benar telah diperiksa KPK dan sekaligus menerangkan benar tidaknya dugaan penyalahgunaan wewenang. Sehingga Bupati merasa tetap bertanggungjawab terhadap rakyatnya," tegas Bonyamin.

Editor: Surya