Anggota DPRD Kepri Minta Penambahan Alokasi Anggaran Pembangunan Sekolah

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Provinsi Kepri didesak untuk lebih memprioritaskan alokasi anggaran pendidikan bagi pembangunan sekolah atau ruang-ruang kelas baru. Meningat ketentuan Undang-Undang, alokasi dana APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota minimal 20 persen untuk pendidikan.

 

Tapi, faktanya di Provinsi Kepri, setiap tahun terjadi kekurangan kelas-kelas belajar. Sehingga, ratusan bahkan ribuan anak-anak usia sekolah SD, SMP dan SMA yang tidak tertampung.

Demikian ungkap anggota DPRD Provinsi Kepri dari Partai Nasdem, Wirya Putra Sar Silalahi kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (22/11/2019).

"Menurut undang-undang alokasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, itu 20 persen harus untuk pendidikan. Sementara kita lihat setiap tahun, anak-anak tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri. Ini berarti kekurangan ruang belajar, kasarnya kurang sekolah," papar Wirya Putra Sar Silalahi.

Kalau APBD Kepri tahun 2019 ini memiliki anggaran Rp 3,9 triliun, itu artinya 20 persennya sekitar Rp 780 miliar.

"Inilah yang seharusnya untuk alokasi pendidikan. Faktanya, saya lihat, Unit Sekolah Baru (USB), di Batam ada 5 USB, ternyata dana yang dianggarkan untuk sekolah baru itu hanya Rp 1 miliar per sekolah per tahun," tegas Wirya.

Jika hanya dianggarkan cuma Rp 1 miliar, itu hanya bisa untuk membbangun 4 kelas saja. Padahal, idealnya satu SMA itu memiliki 30 kelas. Jadi, lanjut Wirya, kalau 1 tahun hanya dibangun 4 kelas saja, maka untuk membangun 30 kelas, berarti perlu waktu 7 tahun lebih.

"Itu kalau anggarannya segitu (Rp 1 miliar). Makanya, saya bilang ini tidak tepat. Padahal, banyak alokasi anggaran pendidikan yang tidak pas. Contoh, beli alat-alat yang tidak perlu, seperti laptog guru, padahal belum mendasar. Mana lebih penting sekolah apa laptop," jelas Wirya lagi.

Kemudian, lanjut anggota DPRD Provinsi Kepri itu lagi, soal lahan untuk membangun sekolah. Alokasikanlah dana untuk beli lahan, minimal seluas 2 hektar untuk SMA atau SMP.

"Padahal, idealnya harus lebih luas dari itu. Ini kan tidak, berharap tanah free, minta dari Pemerintah Kota Batam. Dengan adanya alokasi anggaran dana pendidikan, kenapa tak dialokasikan saja dana untuk membeli lahan. Lalu, tahun depannya baru dialokasi dana untuk membangun lokal sekolahnya," harap Wirya Putra Sar Silalahi mengakhiri.

Editor: Dardani

---