Kunjungi Nasdem, MPR Dapat Dukungan Amendemen Menyeluruh, Bukan Terbatas

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR RI lainnya bersilaturahim dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di DPP Partai Nasdem, Rabu (13/11/2019).

Dalam pertemuan tersebut, membahas agenda MPR RI ke depan. Khususnya, terkait perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara.

"Sesuai hasil Kongres Partai Nasdem ke-2 beberapa waktu lalu, Partai Nasdem memiliki perhatian khusus terkait wacana amandemen UUD 1945. Partai Nasdem sebagaimana juga MPR RI, sepakat untuk sama-sama mendengarkan masukan rakyat terkait perubahan terbatas UUD NRI 1945 tersebut," ujar Bamsoet kepada pers usai pertemuan.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Lestari Moerdijat (F-Nasdem), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Asrul Sani (F-PPP). Sedangkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh didampingi Ketua DPP Charles Meikyansah, Willy Aditya, Hermawi Taslim, Suyoto, dan Zulfan Lindan.

Bamsoet menilai pandangan dan dukungan Surya Paloh sebagai salah satu senior dalam perpolitikan Indonesia dengan jam terbang yang tinggi, sangat diperlukan untuk mempermudah kinerja MPR RI dalam perubahan terbatas UUD NRI 1945. Sehingga bisa terjadi konsensus antar berbagai elemen bangsa. Khususnya, dari partai politik yang merupakan tulang punggung demokrasi.

"Perubahan terbatas UUD NRI 1945 bukanlah semata-mata perhitungan matematis sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 UUD NRI 1945, tetapi memerlukan konsensus politik seluruh kekuatan politik. Tidak boleh ada voting dalam urusan hukum dasar ini. Dan, yang jauh lebih penting adalah seluruh rakyat Indonesia memang membutuhkannya," tutur Bamsoet.

Sedangkan Surya Paloh menaruh harapan sekaligus meyakini, MPR di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo dapat melahirkan negarawan-negarawan baru.

MPR diharapkan dapat menjaga marwah sebagai lembaga perekat bangsa, dengan mengoptimalkan peran di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Surya Paloh mengkritisi implementasi demokrasi di Indonesia yang dinilai mirip model 'free fight' cenderung mengedepankan poltik praktis dan pragmatisme. Bahkan ada semacam paradoks dalam implementasi demokrasi, antara apa yg dijadikan rujukan dengan apa yang terjadi dalam tataran realita.

Kondisi ini memunculkan lahirnya pertanyaan yang relevan untuk diajukan, "Masih adakah Pancasila?". Beberapa pemikiran Surya Paloh yang 'menggelitik' untuk dikaji lebih dalam misalnya terkait kewenangan tafsir MK terhadap konstitusi; termasuk di dalamnya, misalnya tentang putusan pelaksanaan pemilu serentak.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, Surya Paloh menyampaikan pandangan Partai Nasdem terhadap wacana amandemen konstitusi.

Menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama, bahwa amandemen konstitusi semestinya dilakukan secara hati-hati, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan kekinian. Termasuk misalnya, di dalamnya komitmen untuk memperkuat sistem presidensial.

Implementasi hak-hak prerogatif Presiden semstinya dilakukan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah.

Menanggapi hal tersebut, Hidayat Nur Wahid menambahkan semangat musyawarah mufakat yang tidak tercermin dalam amanah Pasal 2 ayat 3.

Demikian pula terkait putusan MK yang bersifat final dan mengikat yang tidak bisa dikoreksi, lalu bagaimana bila di kemudian hari ditemukan novum yang membuktikan putusan MK tidak tepat?

Dalam kerangkan pemikiran tersebut, wacana untuk melakukan amandemen secara komprehensif dianggap sebagai pandangan yang cukup rasional.

Arsul Sani turut manambahkan, adanya pemikiran bahwa akan sulit membangun komitmen ketika diskursus tentang amandemen justru dibatasi. Ada baiknya membuka ruang pemikiran seluas-luasnya untuk menjaring aspirasi terkait amandemen konstitusi.

Pentingnya membuka ruang bagi diskursus publik tentang amandemen konstitusi ini senada dengan pemikiran Bambang Soesatyo yang menugaskan Sesjen MPR agar program Sosialiasi 4 Pilar MPR RI yang sedang digelorakan oleh MPR dapat diperkaya dengan materi dan diskursus tentang amandemen konstitusi.

Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh menaruh harapan sekaligus keyakinan, di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo, MPR dapat melahirkan negarawan-negarawan baru. MPR diharapkan dapat menjaga marwah sebagai lembaga perekat bangsa, dengan mengoptimalkan peran di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Editor: Surya

---