Menristekdikti Dorong Insinyur Indonesia dapat Bersaing di Tingkat Global

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pembangunan di Indonesia saat ini membutuhkan keterlibatan banyak insinyur yang bermutu.

Oleh karena itu, Menristekdikti mengapresiasi upaya dan keterlibatan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dalam menjamin mutu pendidikan teknik dan profesi keinsinyuran. Dengan adanya lembaga akreditasi mandiri untuk pendidikan teknik dan sertifikasi profesi keinsinyuran diharapkan kualitas insinyur Indonesia diakui dan dapat bersaing di tingkat global.

"Saya memberikan apresiasi kepada PII yang telah memiliki lembaga akreditasi mandiri untuk pendidikan teknik dan serifikasi profesi kensinyuran, tidak hanya skala nasional namun dalam skala international. Saya berharap apa yang dilakukan oleh PII dalam berkontribusi kepada negara," ucapnya pada saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Kongres Luar Biasa dan Rapimnas PII di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta (9/9/2019) mengutip siaran pers Kemenristekdikti.

Lebih lanjut Menristekdikti menyebutkan bahwa PII berperan penting di profesi insinyur. PII diharapkan dapat menyiapkan insinyur-insinyur muda sarat kompetensi di era Revolusi Industri generasi keempat (4.0). Menristekdikti berharap dengan terbitnya undang-undang keinsinyuran, PII sebagai asosiasi dapat menjalankan fungsinya dalam pengawasan profesi insinyur.

"Tentu kita semua lega akhirnya Undang-Undang Keinsinyuran terbit pada tahun 2014. Saya berharap dengan landasan hukum yang jelas, PII dalam menjalankan fungsinya. Ada aturan kode etik dan rule of conduct yang dimiliki oleh PII. Jadi, jika ada insinyur yang bermasalah, PII bisa memberikan sanksi sesuai dengan kode etiknya," jelasnya.

Ketua umum PII yang juga menjabat Chairman of ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO), Heru Dewanto mengungkapkan insinyur Indonesia saat ini memasuki era transformasi setelah disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan PP nomor 25 Tahun 2019 yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut.

"Penerbitan peraturan pemerintah (PP) ini membuka horizon baru bagi profesi insinyur. Ini bukan hal baru, tapi Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain, kalau di Malaysia mereka sudah lama punya sertifikasi praktek keinsinyuran," ujarnya.

Ia menjelaskan PII telah mulai bekerja mencetak insinyur-insinyur baru Tanah Air walau jumlahnya masih kalah dari negara lain di Asia. Dari data yang dimiliki PII, jumlah insinyur di Indonesia sebanyak 2.671 per satu juta penduduk, di Malaysia sekitar 3 ribuan insinyur, di Vietnam 5 ribuan insinyur, sementara di Tiongkok lebih dari dua kali lipatnya.

Heru menambahkan dengan adanya pengesahan UU dan PP Keinsinyuran, profesi insinyur kini tak lagi menjadi monopoli mereka yang bergelar sarjana teknik. Ia mengungkapkan lulusan D4 keteknikan juga bisa menyandang gelar insinyur profesional, bahkan diakui dunia internasional.

"Sertifikasi yang dijalankan PII sudah disetarakan di tingkat ASEAN dan Asia Pasifik. Artinya mereka yang sudah mendapatkan sertifikat insinyur profesional madya dianggap setara dengan insinyur di ASEAN dan seluruh Negara Asia Pasifik. Ini gerbang insinyur ke panggung internasional," kata Heru.

PII yang telah tergabung dalam ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO) akan menggelar Konferensi Organisasi lnsinyur se-ASEAN ke-37 (CAFEO37) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 11-14 September 2019.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo, Wakil Ketua Umum PII Danis Hidayat Sumadilaga, Sekretaris Jenderal PII Teguh Haryono, serta pengurus PII lainnya, dan ratusan insinyur perwakilan PII dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Editor: Gokli

---