Rakornas II PDI Perjuangan

Batam, batamtoday - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II PDI Perjuangan yang dilangsungkan di Batam pada 28 hingga 30 Januari 2011 ini akan dijadikan moment evaluasi terhadap kinerja partai di daerah dari DPP PDI Perjuangan.

"Evaluasi kinerja akan kita lakukan terhadap DPD PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia terutama menyangkut pelaksanaan Pilkada di daerah masing-masing," kata Tjahjo Kumolo, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan kepada wartawan, Jumat,  28 Januari 2011.

Tjahjo mengatakan evaluasi ini penting dilakukan untuk menyinergikan kebijakan yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, Rakornas II juga akan digunakan konsolidasi partai menuju Pemilu 2014.

Dalam konteks pelaksanaan Pilkada, lanjutnya, PDI Perjuangan telah memenangkan Pilkada di 87 daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"PDI Perjuangan dapat memenangkan Pilkada di daerah-daerah yang berpenduduk banyak," kata dia.

Namun evaluasi juga dilakukan terhadap hasil Pilkada secara internal partai dimana terdapat beberapa hal yang dinilai cukup unik, khususnya dalam pembiayaan kader PDI Perjuangan yang maju dalam pesta demokrasi di daerah.

Dia menyebutkan ada kemenangan partainya di sebuah daerah yang berpenduduk 1,4 juta jiwa dengan menghabiskan dana Rp6 miliar.

"Ironisnya di daerah yang berpenduduk 100 ribu jiwa justru habis Rp40 miliar. Inilah yang akan coba kita evaluasi," ujar Tjahjo.

Pada sisi lain, Tjahjo juga mengritik wacana Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang ingin mengalihkan pola pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD setempat dengan alasan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan.

Menurut Tjahjo hal ini sama saja dengan praktek pengebirian hak demokrasi rakyat untuk memilih pemimpinnya.

"Presiden saja dipilih rakyat, jadi untuk konteks pemilihan pemimpin baik dari desa hingga gubernur juga harus dipilih rakyat, bukan DPRD," tegas Tjahjo.

Dia mengusulkan apabila tingginya biaya politik dijadikan alasan untuk mengalihkan pola pemilihan, seharusnya pemerintah dapat melakukan pelaksanaan Pilkada secara simultan untuk menghemat biaya.