BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih periode 2019-2024 dilatih tentang nilai-nilai kebangsaan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Orientasi sendiri akan dilakukan dari 26 Agustus hingga 7 November 2019. Pembekalan kedewanan dilakukan secara berkala selama 5 gelombang. Acara ini juga dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi tiba di lokasi acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019) didampingi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Begitu tiba di lokasi Jokowi langsung disambut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta Oedang, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, dan Gubernur Lemhanas RI Agus Widjojo.

Gubernur Lemhanas RI Letjen (Purn) Agus Widjojo mengatakan, pembekalan nilai-nilai ini adalah hal yang wajib dilakukan.

"Sebagai bangsa yang disatukan dalam nilai-nilai kemajemukan. Nilai-nilai kebangsaan adalah prasyarat mutlak yang harus senantiasa dipelajari, demi menegakkan kepentingan Republik Indonesia," kata Agus di Bidakara Hotel, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

Ia menjelaskan, keberagaman yang ia sebutkan adalah sebuah kekuatan yang baik. Namun juga mempunyai potensi konflik bila tidak terkelola dengan baik.

"Di tengah kemajemukan di satu sisi merupakan kekayaan yang bisa jadi kekayaan positif di dalam pembangunan bangsa. Namun di satu sisi adalah pitensi konflik bula tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi titik retas kesatuan bangsa," ujarnya.

Sementara Presiden Jokowi dalam sambutanya, menyoroti masalah birokrasi di Indonesia yang masih berbelit-belit dan cenderung memakan waktu cukup lama.

Ia kemudian menuturkan mengenai menuturkan pembahasan oleh Menteri Keuangan dalam rapat paripurna bertele-tele dengan banyaknya 'pos' yang harus dilalui seperti ke komisi pada DPR, Badan Anggaran, kemudian pandangan fraksi-fraksi yang ada di DPR.

"Saya melihat, ya maaf, apakah tidak ada evaluasi lebih cepat tanpa mengurangi ketelitian dalam membuat undang-undang?" ujar Jokowi di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8).

Jokowi melanjutkan banyak rancangan undang-undang yang tak kunjung disahkan karena hal teknis yang menurutnya bisa diubah demi percepatan payung hukum dan sistem dalam bernegara.

"Yang saya tahu, ini enggak bisa karena yang tanggung jawab lembaganya agar kita tidak kehilangan waktu. Mohon maaf, mohon maaf," kata dia.

Di ujung sambutannya, ia bahkan mengonfirmasi pendapatan anggota DPR justru lebih besar ketimbang para eksekutif. Berdasarkan hal tersebut, Jokowi ingin agar fungsi legislatif terus membaik dan tidak menjerat kepentingan negara.

"Dan juga mohon maaf, pendapatan anggota DPR kan lebih besar dari menteri bahkan lebih besar dari presiden," tukasnya.

Editoir: Surya