Pemkab Lingga Gelar FGD Sistem Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan menggelar Focus Grup Discussion yang dilaksanakan di Aula Hotel Harmoni Batam, Jumat (23/8/2019).

Kegiatan tersebut di buka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga M. Juramadi Esram yang didampingi Asisten Pemerintahan Setda Lingga, para Staf Ahli dan Staf Khusus Setda Lingga, para Kepala OPD, Kepala Bagian, para Camat, dan seluruh perwakilan dari setiap OPD dimana membahas rencana Pemkab Lingga untuk melakukan Integrasi Sistem Perencanaan ke dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Kita mengucapkan terimakasih atas kesediaan hadir oleh para Narasumber dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait penyelesaian berbagai permasalahan di daerah," kata Juramadi.

Dengan kegiatan tersebut pihaknya berharap kedepan setiap OPD di Pemkab Lingga bisa terus saling berkoordinasi untuk setiap penyelesaian masalah dan untuk mencapai tujuan bersama.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan, Rusli selaku moderator FGD menyamapikan bahwa masih banyak yang harus dibenahi oleh Pemkab Lingga, lalu permasalahan yang masih banyak belum diselesaikan.

Bahkan terkait perencanaan juga belum dibuat, serta permasalah-permasalahan di pemerintahan, terutama di pemerintahan desa yang perlu dibenahi.

"Maka dari itu, saya sendiri, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabag Pemerintahan, dan Camat dalam waktu dekat akan membahas mengenai hal itu, agak tidak terjadi penumpukan dan berlarut-larut. Karena desa adalah miniatur pemerintah kita sendiri," ujar Rusli.

Dalam diskusi yang dilaksanakan ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Lingga seperti terlebih dahulu harus melakukan perbaikan dan penertiban terhadap ragam administrasi setelah itu baru melakukan langkah-langkah selanjutnya agar mencapai pemerintahan yang lebih baik kedepannya.

Kemudian Kabupaten Lingga harus lebih berhati-hati, dan tidak melaksanakan pembangunan dalam bentuk apapun jika hal tersebut tidak direncanakan dan bukan merupakan bagian dari wewenang dari pemerintah daerah. Lalu Pemerintah Daerah harus menyiapkan pertanggungjawaban, baik itu pertanggungjawaban keuangan, maupun pertanggungjawaban kinerja.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh narasumber utama dari Sistem Perencanaan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dr. H. Dadang Suwanda Dosen IPDN dengan spesifikasi pada bidang Keuangan, Audit dan Akuntansi Pemerintahan Daerah. Selain itu juga hadir Dr. Sampara Lukman, Direktur Program Pasca Sarjana IPDN Dr. Ali Hanafiah Muhi, Wakil Direktur II Program Pasca Sarjana IPDN.

Editor: Yudha

---