BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang akan menggelar Muktamar di Bali pada 20-22 Agustus 2019 dengan agenda utama memlih Ketua Umum PKB yang baru. Karena itu, Barisan Kader Gus Dur (Barikade Gus Dur/BGD) berharap partai yang didirikan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu tak menjadi sandiwara politik hanya untuk mengukuhkan A. Muhaimin Iskandar kembali memimpin PKB.

"Apa yang disebut Muktamar PKB 2019 ini seharusnya bisa menjadi momen penting untuk menentukan titik awal perjuangan PKB kembali ke khittah-nya yang diperjuangkan Gus Dur. Sehingga butuh sosok pemimpin baru yang fresh dan bersih dari berbagai sejarah kelam masa lalu," demikian keterangan yang disampaikan Ketua Umum BGD Priyo Sambadha, dan Sekjen Pasangharo Rajagukguk, Selasa (20/8/2019) dalam keterangannya.

Karena itu, kata Priyo, jika tidak mampu memilih pimpinan PKB yang bersih dari money politics, jujur, adil, dan bersih dari sejarah kelam masa lalu, maka Muktamar PKB 2019 ini hanya sebagai sandiwara politik. Hanya menjadikan PKB sebagai kendaraan politik untuk memenuhi syahwat politik pribadi dan kelompoknya.

BGD menilai PKB pimpinan Cak Imin hingga detik ini masih meninggalkan sejarah kelam yang belum selesai sejak alm. Gus Dur dipecat secara sepihak dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB pada tahun 2008.

"Pemecatan ini nyata-nyata melawan keputusan Mahkamah Agung (MA) saat itu yang mengembalikan kepengurusan DPP PKB pada Muktamar Semarang tahun 2005 dimana Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro dan A. Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz (DPP PKB)," kata Priyo.

Tapi, secara sepihak Gus Dur dipecat oleh Cak Imin, dan ironisnya, langkah semena-mena ini 'direstui' oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Selanjutnya PKB berselancar politik tanpa Gus Dur, namun nama Gus Dur masih terus dikapitalisasi untuk meraup suara PKB khususnya di basis-basis pesantren Nahlatul Ulama (NU) dan akar rumput.

Padahal, politisasi itu sangat mengganggu Gus Dur dan keluarganya, sampai perlu mengeluarkan surat resmi dari Gus Dur yang melarang penggunakan foto, video atau suara Gus Dur untuk kepentingan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar.

"Dan, surat larangan untuk Cak Imin itu hingga beliau wafat, tidak pernah beliau cabut," jelas Priyo.

Semasa hidupnya, Gus Dur dengan berbagai cara tetap komitmen dan istiqomah terus berupaya mengembalikan PKB pada posisi semestinya sebagai rumah politik besar yang berjuang untuk kemaslahatan rakyat.

"Bukan PKB sebagai alat politik untuk memenuhi syahwat politik orang per orang. Namun hingga Gus Dur wafat, upaya itu belum berhasil," tambah Priyo.

Hanya saja jutaan santri, pengikut dan kader Gus Dur, yang setia pada beliau kemudian keluar dari barisan Cak Imin, dan mendirikan Barisan Kader Gus Dur (BGD), untuk melanjutkan perjuangan dan pengabdian beliau untuk rakyat, bangsa dan negara, serta demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kebhinekaan.

Untuk itu, BGD berharap PKB mampu berbenah diri dan segera mengembalikan PKB sebagai partai yang terbuka dan modern bagi upaya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan awal dirirkannya PKB oleh Gus Dur dan para ulama NU.

"PKB jangan hanya untuk memenuhi syahwat politik peraorangan," pungkasnya.

Editor: Surya