PKP

Menko Darmin Sebut Dasar Hukum Ex-Officio Kepala BP Batam Selesai Akhir Agustus Ini
Oleh : Nando Sirait
Kamis | 15-08-2019 | 08:04 WIB
menko-darmin2.jpg honda-batam
Menteri Koordinator (Menko) Perekomian, Darmin Nasution. (Nando)

BATAMTODAY.COM, Batam - Polemik Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, kembali membuka kisah baru dengan kunjungan kerja Menteri Koordinator (Menko) Perekomian, Darmin Nasution, dalam peresmian dan peletakan batu pertama Maintance, Repair, Overhaul (MRO) tahap ke III dan Joint Venture Garuda Indonesia dengan Lion Air Grup, di kawasan Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (14/8/2019).

Kepada sejumlah awak media, Darmin sempat menegaskan bahwa pihaknya tidak memberhentikan pembahasan mengenai rencana Walikota Batam, yang akan menjabat sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam. Saat ini kepastian hukum, terus digodok di tingkat pusat. Darmin sempat menuturkan bahwa pihaknya sedang merancang dasar hukum untuk lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) yang mendasari Ex-Officio.

Mengenai PP tersebut, Darmin menuturkan pihaknya sudah menargetkan akan diselesaikan hingga akhir bulan Agustus mendatang.

"Mungkin dua minggu lagi akan keluar hasilnya. Saya maksud adalah PP-nya, jadi kemungkinan diumumkan di awal bulan depan," tuturnya sambil terburu-buru menuju kendaraan yang telah disediakan.

Mengenai PP tersebut, Darmin sempat melontarkan ada beberapa poin yang mengatur penerapan Ex-Officio, diantaranya akan adanya Wakil Kepala BP Batam dalam struktur organisasi. Tidak hanya itu, beberapa perubahan juga akan dilakukan untuk beberapa unit kerja yang sebelumnya ada di bawah struktur BP Batam, seperti rumah sakit, data center hingga pelabuhan.

"Akan ada perubahan, rumah sakit, data center hingga pelabuhan akan kita buat menjadi sebuah unit usaha di bawah BP Batam, sehingga akan menjadi unit usaha yang spesial," terangnya sambil berlalu.

Sementara itu, Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi sebelumnya pernah menyatakan mengenai polemik Ex-Officio. Dirinya telah banyak berdiskusi dengan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, selama masa transisi kepemimpinan BP Batam. Ia menitipkan pesan untuk mengembangkan pulau-pulau yang tercakup di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batam.

Pengembangan ini menurutnya sangat penting untuk dilakukan, lantaran selama ini kegiatan ekonomi dan bisnis hanya terkonsentrasi di Pulau Batam. Padahal masih ada pulau lainnya seperti Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru yang juga menyimpan potensi.

Ditambah lagi, Edy menilai, konektivitas antar pulau di Batam terbilang bagus didukung adanya enam jembatan besar yang saling menghubungkan.

Oleh karena itu, Edy berharap Kepala BP Batam selanjutnya mengupayakan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di pulau-pulau tersebut untuk menarik lebih banyak investasi.

Dengan skema KEK, investor dapat memperoleh izin dengan mudah, bebas tata niaga alas bisa menjual produk di dalam negeri, hingga mendapatkan insentif Tax Holiday.

Editor: Chandra