PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batam Komitmen Bangun Zona Integritas
Oleh : Nando Sirait
Jum\'at | 26-07-2019 | 10:28 WIB
zi-bandara-pelabuhan-batam.jpg honda-batam
Penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batam. (BP Batam)

BATAMTODAY.COM, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui BUBU Hang Nadim Batam dan Badan Pengelola Pelabuhan Batam bersama KSOP Khusus Batam melakukan penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Balairungsari lantai 3 BP Batam, Kamis (2/7/2019) pagi.

"Ini kegiatan yang diharapkan memajukan Batam ke depan, ada beberapa hal yang kita sampaikan untuk menjadi pengingat dan pengacu untuk berkarya secara professional, lebih bersih lebih terintegritas hingga ke depannya menciptakan suatu wilayah yang maju," kata Anggota 1/Deputi bidang Administrasi dan Umum, Sigit Purwiyanto di sela kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas.

Pencanangan tersebut disaksikan perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri dan otoritas terkait di kawasan Bandara dan pelabuhan merupakan bagian dari kesungguhan BP Batam dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja BP Batam di manapun berada.

"Harapannya misi membangun Batam bisa tercapai lebih cepat dengan secara bertahap merubah paradigma lama kepada arah yang lebih positif di masa depan dan kita semua bisa berusa lebih baik utamanya berdoa supaya kita mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.

Pihaknya terus berupaya melaksanakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik.

"Berbagai hal telah BP Batam laksanakan seperti perekrutan SDM secara terbuka dan melalui tes, promosi dan mutasi pejabat melalui asessesment, melaksanakn pengembangna SDM dengan melanjutkan program belajar, kemudian bagi pejabat BP diwajibkan menyerahkan LHKPN, juga hal-hal pelayanan berbasis IT yang kita miliki seperti di mal pelayanan publik adalah untuk meminimalisir perbuatan yang tidak dianjurkan antara konsumen dan pemberi layananan," terangnya.

Sementara Kepala KSOP Khusus Batam, Barlet Silalahi mengaku antusias atas pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas yang melibatkan pihaknya. Ia pun mengimbau agar seluruh elemen baik intansi pemerintah dan otoritas terkait maupun masyarakat memberikan dukungan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik sehingga tidak terjadi penyimpangan.

"Mungkin ada yang melihat hal-hal yang tidak pas atau mungkin ada informasi, tolong diteruskan ke kami dan tolong juga disosialisasikan dengan masyarakat pengguna jasa bahwa dengan kondisi yang ada ini masyarakat juga supaya tidak memulai berbuat hal-hal yang tidak diinginkan karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dan kita harus saling mendukung, saling keterkaitan sehingga apa yang diharapkan itu bisa tercapai dengan baik," ujarnya.

Senada Kepala KSOP Khusus Batam, Direktur BUBU Hang Nadim Suwarso menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan zona integritas di kawasan Bandara. Hal ini menurutnya akan meamberikan jaminan pelayanan yang baik dan dua arah. "Kami sangat berkomitmen dan apabila hal-hal perlu kami benahi kami siap membenahi demi terwujudnya pelayanan yang bersih, baik dan tentunya untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan di wilayah Bandar Udara Hang Nadim Batam," imbuhnya.

Adapun pada kesempatan tersebut, seluruh otoritas terkait yang berada di kawasan Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Sekupang membacakan Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut Republik Indonesia.

Pertama, bahwa seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan otoritas terkait lainnya berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih serta bebas dari KKN di Kawasan bandara dan pelabuhan laut. Kedua, mewujudkan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM di unit kerja kawasan bandara dan pelabuhan laut. Ketiga membangun sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu proses bisnis kawasan bandara dan pelabuhan laut.

Editor: Gokli