TANJUNGPINANG, batamtoday - Guna meredam isu sara yang menyinggung masalah suku dan putra daerah yang harus menduduki jabatan eselon serta permasalahan PNS Said Haris, Gubernur Kepri Muhammad Sani dan Wakil Gubernur Soerya Respationo menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh Lembaga Adat Melayu (LAM), tokoh agama dan tokoh masyarakat di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (27/3/2012).

Usai pertemuan, HM. Sani menjelaskan, tujuan pertemuan tersebut adalah untuk meningkatkan silahturahmi setelah adanya isu sara dalam penempatan pejabat eselon di ingkungan Pemprov Kepri.

"Oleh sebab itu, melalui pertemuan ini, hendaknya ada sinkronisasi dan saling memaklumi karena kita adalah sama dan satu yang bertekat membangun Provinsi Kepri yang lebih baik," katanya.

Sani juga mengatakan, walaupun selama ini terdapat dinamika, tetapi seharusnya semua pihak dapat menahan diri dan bisa mengambil pandangan positif dengan segala kekurangannya.

Dalam kesempatan itu  HM. Sani mengklarifikasi dugaan adanya tekanan dari wakil gubernur terhadap penempatan jabatan eselon di lingkungan Provinsi Kepri.

Menurutnya, dalam pemilihan pejabat SKPD, setelah dari proses Baperjakat, dirinya selaku gubernur yang menentukan.

"Saya juga sudah katakan, dalam penentuan dan pengangkatan pejabat eselon yang menduduki SKPD, saya tidak pernah diintervensi wakil gubernur. Justru saya yang menunjuk dan memilih orang-orang yang saya anggap bisa bekerja," tegasnya.

Menanggapi asumsi tidak meratanya sejumlah pejabat dari daerah Lingga, Karimun, Anambas dan Natuna, sebagaimana dikatakan sebagian orang, HM. Sani mengatakan, kalau hal tersebut sebelumnya sudah dikoordinasikan pada masing-masing kepala daerah.

Namun kepala daerah yang bersangkutan menyatakan, kalau pihaknya masih membutuhkan sejumlah pejabat-pejabat tersebut.

"Sebelumnya, Saya sudah hubungi masing-masing kepala daerahnya, dan masing-masing kepala daerah mengatakan masih membutuhkan tenaga pejabat yang bersangkutan. Bahkan, justru pejabat dari pemprov yang diperbantukan ke daerah," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, HM. Sani juga mengharapkan agar permasalahan yang menyakut masalah suku dan ras tersebut tidak perlu diperpanjang.

Melalui pertemuaan itu, dia berharap semua pihak dapat saling memaafkan sehingga tidak terjadi lagi gesekan-gesekan yang mengarah ke perpecahaan.

Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri Abdul Rajak mengatakan, sejumlah permasalahan yang terjadi terkait isu sara menyangkut putra daerah yang terjadi di Kepri harus cepat diselesaikan dengan bijaksana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sesuai dengan adat istiadat Melayu, kita sangat menentang adanya kekerasan, yang ada adalah tenggang rasa dan saling memberi kesempatan pada semua suku untuk duduk dan menjabat di setiap pemerintahan," terang Abdul Razak. 

Dia pun mengingatkan, Provinsi Kepri terbentuk bukan melalui perjuangan sendiri-sendiri atau perorangan, tetapi dengan perjuangan secara bersama.

Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan seluruh elemen masyarakat dan suku di Kepri bahu-membahu dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat.

Selain Gubernur dan wakil gubernur serta para tokoh adat dan agama, pertemuaan tersebut juga dihadiri ratusan orang masyarakat dari berbagai elemen, Ormas dan OKP.