Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

PPDB Tingkat SMP di Kota Tanjungpinang Perlu Disempurnakan
Oleh : Redaksi
Sabtu | 06-07-2019 | 11:28 WIB
perlu-penyempurnaan.jpg Honda-Batam
PPBD tingkat SMP di Kota Tanjungpinang. (Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota fraksi Hanura DPRD Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN di Kota Tanjungpinang, belum sempurna sehingga perlu kebijakan khusus agar ke depan semakin lebih baik.

Hal ini disampaikan anggota Fraksi Hati Nurani Rakyat, DPRD Tanjungpinang, Reni. "Ada kesan semrawut yang menyebabkan siswa dirugikan, dan potensial tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai penyebab," ujarnya di Tanjungpinang, belum lama ini seperti dikutip situs resmi Diskominfo Kepri.

Menurut dia, sistem PPDP cukup bagus, namun perlu diimbangi dengan fasilitas sekolah yang memadai dan merata. Sementara kondisi sekarang, fasilitas pada SMPN satu dengan yang lainnya tidak sama, contohnya ketersediaan fasilitas laboratorium dan komputer.

"Pelajar dan orangtua tentu berupaya masuk ke sekolah yang memiliki fasilitas yang lengkap. Itu hak mereka," tegasnya.

Menurut dia, Tanjungpinang belum siap melaksanakan PPDP dengan sistem zonasi karena fasilitas di setiap sekolah tidak sama. "Ketersediaan kelas dan bangku sekolah apakah sudah memadai? Kalau belum, seharusnya ada kebijakan khusus sehingga dapat menampung siswa," katanya.

Ia mengemukakan, banyak warga yang merasa dirugikan akibat kebijakan tersebut. Kerugian tersebut disebabkan sistem zonasi yang diterapkan membuat pelajar yang tidak diterima pada tiga sekolah yang diajukan melalui sistem daring, tidak tahu harus sekolah di SMPN lainnya.

Semestinya, kata dia, Disdik Tanjungpinang menyosialisasikan kepada masyarakat terkait apa yang harus dilakukan setelah gagal masuk ke salah satu sekolah yang diajukan.

"Ada oknum petugas di sekolah yang malah menyarankan kepada orang tua siswa yang tidak lolos masuk SMPN, mendaftar di sekolah swasta. Ini kan tidak memberi solusi yang tepat, karena mereka memiliki hak yang sama sekolah di SMPN," tegasnya.

Reni mengemukakan sekolah swasta cukup mahal sehingga tidak semua orang tua mampu membiayai putra-putrinya. "Semestinya sekolah yang ditawarkan SMPN, kecuali memang atas keinginan orang tua tersebut untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta," katanya.

Editor: Gokli