PKP

DPD RI Dorong Percepatan Masuknya Investasi Rusia ke Indonesia
Oleh : Irawan
Rabu | 03-07-2019 | 09:40 WIB
rusia_ketemu_DPD.jpg honda-batam
Ketua Komite II Aji M. Mirza Wardana saat menerima kunjungan delegasi Rusia

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI mendorong percepatan masuknya investasi Rusia ke Indonesia salah satunya pembangunan proyek kereta api Trans Kalimantan. Untuk itu, perlu ada dukungan dari pemerintah pusat dan daerah agar proyek ini bisa segera terwujud pada tahun 2019 ini.

"Kami berusaha agar perkembangan investasi Rusia di Indonesia khususnya di Kalimantan terus didukung pemerintah pusat, daerah, dan parlemen," ucap Ketua Komite II Aji M. Mirza Wardana saat menerima kunjungan delegasi Rusia di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Pada delegasi ini dihadiri Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan Habib Hamid Abdullah dan Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek. Sementara dari Rusia dipimpin oleh Deputy Transport Minister of the Russian Federation Vladimir Tokarev, First Deputy Director General of JSC Russian Railways? Alexander Misharin, dan Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva

Lebih lanjut, Senator asal Kalimantan Timur itu mengatakan bahwa DPD RI juga terus mendukung kerjasama dengan Rusia. Namun bukan hanya dari transportasi barang atau batu bara, melainkan produk lain.

"Kita juga mendorong proyek Trans Kalimantan kereta api yang dibangun ini bisa menjadi transportasi untuk penumpang. Sudah saatnya Kalimantan punya kereta api, apalagi kerjasama ini telah berlangsung 2012 lalu. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan," ujar Aji.

Sementara itu, Ketua Komite I Benny Rhamdani mengatakan DPD RI sangat aktif pada pembicaraan kerjasama Trans Kaliamntan dengan Rusia. Salah satunya, DPD RI melakukan regional development meeting pada 2018 lalu.

"Kami sangat aktif dalam pembicaraan bahkan telah membentuk tim terpadu," paparnya.

Benny juga menyakini kerjasama Trans Kalimantan dengan Rusia ini akan menarik investor-investor lain untuk masuk. Sehingga hal itu bisa menjadi fokus pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

"Jadi sikap DPD RI tidak diragukan lagi. Kita terlibat dalam pembicaraan dan tentu DPD RI terus menyakinkan pemerintah dalam regulasi kebijakan. Mungkin ada permasalahan selama proyek ini berlangsung salah satunya di Borneo maka ini bisa menjadi catatan kami di depan," kata Senator asal Sulawesi Utara itu.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut serangkaian pertemuan sebelumnya.

Menurutnya, Ketua DPD RI Oesman Sapta sebelumnya juga telah berkomitmen untuk melakukan percepatan termasuk memberikan kepastian serta keamanan dalam investasi maupun mempromosikan daerah.

"Itulah tugas kita sebagai DPD RI yang mencoba dan mencoba menarik sejumlah investasi serta memberikan kepastian," ucapnya.

Di sisi lain, Deputy Transport Minister of the Russian Federation, Vladimir Tokarev mencatat bahwa pihaknya telah mengeluarkan jumlah dana yang cukup besar. Sejak tahun 2012 lalu telah menginvestasikan USD 80 juta sebagian besar difokuskan pada jasa pekerja.

"Kita juga sudah melaksanakan penelitian geologi. Meski demikian ada beberapa halangan pada proyek pembangunan khususnya di Kalimantan Timur," paparnya.

Editor: Surya