BATAMTODAY.COM, Batam - Beberapa solusi untuk mengatasi persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah diberikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi kepada orangtua yang anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri berdasarkan sistem zonasi.

Solusi yang dilakukan, di antaranya penambahan jumlah anak per kelas, sistem shift, dan pembangunan sekolah baru yang dilakukan 2020 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menyebutka, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Hanya saja, kata Udin, Pemko dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam tidak transparan kepada masyarakat berapa jumlah siswa yang diterima setiap kelasnya.

"Jumlah rombel (Rombongan Belajar) yang sesungguhnya itu berapa? Kalau sekarang kan masih dikunci 32 per kelas. Tetapi nyatanya 32 diawal saja, akhirnya nanti 40-an siswa. Bahkan ada juga sampai 45 per kelas. Saya bingung juga lihat Pak Wali ini mengumpulkan orangtua dalam rangka apa. Saya kira ada terobosan baru yang dibuat. Kalau hanya menambah siswa per rombel bukan barang baru lagi," kata Udin, Sabtu (22/06/2019).

Seharusnya, lanjut dia, Disdik menyampaikan berapa jumlah rombel yang diterima di setiap sekolah negeri. Sehingga DPRD mengetahui berapa jumlah yang ditambah. Menurutnya Disdik masih bersifat semi transparan.

Sementara itu, terkait rencana Wali Kota Batam, Muhammad Rudi membangun 5 sekolah baru, Udin mengatakan semuanya tergantung keuangan kemampuan daerah juga. Ia menegaskan untuk membangun 1 sekolah saja tak cukup menggelontorkan dana sebanyak Rp 1 miliar.

Membangun 1 sekolah, kata Udin, bisa menghabiskan Rp 10 - 12 miliar. Mulai dari pengadaan fisik hingga pengadaan operasionalnya.

"Contohnya yang mau dikejar sekarang jalan. Ternyata pekerjaan pelebaran jalan masih banyak yang gantung. Kalaupun ada niat membangun sekolah mungkin bisa komunikasi yang baiklah dengan DPRD agar penganggarannya bisa diutamakan. Karena kita tak mau anggaran selanjutnya hanya anggaran pencitraan saja buat Pilkada. Penganggarannya itu di DPRD bukan Pemko. Itu perlu ditegaskan," tutur Udin.

Editor: Gokli