PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Mewaspadai Dampak Negatif Fanatisme Sempit
Oleh : Redaksi
Jumat | 21-06-2019 | 14:30 WIB
Fanatik.jpg honda-batam
Ilustasi fanatisme. (Foto: Ist)

Oleh Alfisyah Kumalasari

KONTEN hoax yang masif ternyata tidak hanya disebabkan oleh rendahnya literasi digital saja, tetapi juga dapat dipengaruhi karena fanatisne politik yang berlebihan. Dukungan membabibuta terhadap kubu tertentu mengakibatkan sebagian masyarakat mengabaikan pentingnya data dan fakta.

Fanatisme politik di Indonesia telah mengakibatkan polarisasi masyarakat, pudarnya kerukunan dan menguatnya kebencian antar kelompok yang berbeda dukungan.

Dalam kegaduhan demokrasi, tentu bibit fanatisme bisa saja tercipta, hal tersebut karena secara psikologis, demokrasi mensyaratkan adanya orang – orang yang cukup pendidikan, berpikiran terbuka, toleran, bisa menerima perbedaan, dan bisa menunjukkan empati terhadap orang lain.

Menurut KBBI, Fanatisme adalah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap suatu ajaran. Kalau dalam hal ini, tentunya terhadap ajaran politik. Padahal, orang dulu sering memberikan petuah agar kita jangan terlalu fanatik pada suatu paham atau ajaran. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk urusan dukungan politik.

Pada tahun 1930 di Jerman telah menunjukkan contoh bahaya fanatisme. Saat itu, perekonomian tumbang dihajar krisis keuangan di Eropa dan Amerika. Ditambah, Jerman baru saja kalah di perang Dunia I, Jutaan orang menganggur, miskin, lapar dan frustasi.

Dalam kondisi seperti itu Adolf Hitler dan Partai Nazi menang pemilihan umum. Kanselir Jerman Hitler menegakkan fasisme dan membunuh demokrasi. Hitler, menurut Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, mendapatkan loyalitas tunggal di negara itu dengan cara memanipulasi ketakutan rakyat Jerman. Kanselir juga berhasil mengalahkan Polandia sehingga pecah Perang Dunia II. Hal tersebut membuktikan bahwa fanatisme buta dapat mengalahkan akal sehat.

Fanatisme bisa tumbuh subur di iklim politik yang demokratis, seperti yang pernah dialami oleh Indonesia baik sebelum Pemilu hingga setelah Pemilu. Orang yang fanatik terkadang tidak bisa lagi menerima kebenaran dari kelompok lain. Orang fanatik hanya percaya bahwa hanya kelompoknya yang benar.

Dalam musim kampanye lalu, populisme berbasis agama semakin mengganas. Politikus masih asyik memainkan identitas, dan mengipas pemilih untuk tetap panas.

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mendeteksi bahwa selama periode Januari – Maret 2019 ada sekitar 320 penyebaran berita hoax, 65 persen diantaranya adalah berita politik. Pihak yang disasar meliputi pemerintah / lembaga sebanyak 23 persen, kubu calon presiden 01 sebesar 50 persen dan kubu capres 02 sisanya 27 persen. Sementara pada April 2019 terdeteksi 26 hoax yang menyerang penyelenggara pemilu 2019, mencakup KPU dan Bawaslu.

Peredaran Hoax dalam pemilu 2014 dan 2019 memiliki kemiripan pola, yakni menggunakan politik identitas terkait isu – isu tertentu. Upaya delegitimasi pemilu secara masif yang terjadi pada tahun 2014 seolah digoreng kembali pada pemilu 2019.

Jika pada tahun 2014 mayoritas konten yang disebarkan adalah teks dan foto, pada tahun 2019 ditambah dengan video. Karena fanatisme politik yang berlebihan, penerimaan terhadap informasi tertentu lebih karena mendukung atau menguntungkan sikap kelompoknya, bukan karena kesesuaian fakta atau logika.

Dalam era pasca kebenaran atau post truth dewasa ini, nampaknya data dan fakta hanya dipakai sejauh menyesuaikan keinginan. Padahal tentu akan sangat berbahaya ketika seseorang asal berbicara, sedangkan apa yang disampaikannya itu tidak mencerminkan realitas. Padahal dengan mengabaikan fakta, realitas dan etika, tindakan – tindakan orang akan semakin sulit diprediksi.

Fanatisme yang berlebihan hanya akan membuat kita mudah untuk membenci pihak lain yang berseberangan dengan paham atau keyakinan yang kita pegang. Padahal, dalam hidup ini kita akan selalu menemui perbedaan, baik dalam hal gagasan, pikiran, prinsip hingga pilihan.

Namun bagi penganut fanatisme politik, mereka yang berbeda adalah lawan. Kita tak akan bisa mengakui atau mengapresiasi hal positif apalagi dari sosok atau partai lain yang tak kita dukung. Kita hanya akan melihat segala kekurangan dan keburukan yang dimiliki oleh kubu seberang. Karena itu, kebencian bisa begitu melekat bagi mereka yang menganut dogma fanatisme politik ini.

Selain itu fanatisme politik juga bisa membuat kita menjadi amunisi yang dikendalikan oleh elit politik. Kita hanya akan dijadikan mortir untuk melengganggak kekuasaan atau meruntuhkan kekuasaan yang sudah ada. Padahal semestinya rakyatlah yang memainkan caturnya, bukan menjadi bidak catur.*

Penulis adalah pengamat sosial politik