Penolakan Penaikan Harga BBM

BATAM, batamtoday - Gerakan penolakan penaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan Aliansi Buruh dan Pekerja Batam dengan aksi turun ke jalan pada hari ini, Rabu (21/3/2012), akhirnya selesai di Gedung DPRD Batam setelah dua unsur pimpinan fraksi mendukung penolakan tersebut. 

Setelah menggelar demo di Gedung Pemko, massa aliansi buruh bergeser ke Gedung DPRD Batam sekitar pukul 13.00 WIB. 

Di Gedung DPRD, massa ditemui Wakil Ketua DPRD Batam Ruslan Kasbulatov, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Erikson Pasaribu dan Ricky Indrakari, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Batam. 

Setelah massa tiba di Gedung DPRD Batam, Suprapto, Koordinator Garda Metal SPMI Batam, menyampaikan kepada ketiga Anggota DPRD tersebut pernyataan sikap mereka. 

"Kami, Aliansi Serikat Buruh dan Pekerja Batam menolak kenaikan harga BBM yang akan menyengsarakan rakyat," tegas Suprapto. 

Aliansi juga menolak kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) yang dinilai hanya membodohi rakyat dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik partai penguasa. 

Erikson Pasaribu menanggapi sikap aliansi tersebut dengan mengatakan bahwa fraksinya juga mendukung penolakan kenaikan kenaikan harga BBM. 

"Kami Fraksi PDI Perjuangan, dari pusat sampai daerah tetap berkomitmen menolak kenaikan harga BBM," tegasnya. 

Menurutnya, banyak kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mengurangi beban APBN selain melakukan pengurangan subsidi BBM. 

Pemerintah pusat bisa saja mengumpulkan silpa APBD ke APBN untuk menambal Rp25 triliun anggaran APBN yang dialokasikan untuk subsidi BBM. 

Riky Indrakari menambahkan, penguatan anggaran negara bisa dilakukan pemerintah dengan meningkatkan penerimaan pajak dan melakukan efesiensi belanja rutin. 

Bukan malah mengurangi subsidi BBM karena, menurutnya, masyarakat secara umum belum siap menghadapi dampak yang timbul akibat pengurangan subsidi tersebut. 

"Kalau efesiensi belanja rutin aparatur bisa dihemat 10 persen saja, maka bisa mengurangi beban anggaran negara hingga Rp50 triliun," jelasnya. 

Ruslan Kasbulatov, Wakil Ketua DPRD Batam yang juga berasal dari PDI Perjuangan, mengatakan, DPRD dapat menyampaikan sikap penolakan kenaikan harga BBM oleh aliansi buruh tersebut ke DPR RI tanpa harus melalui persetujuan semua unsur pimpinan dan kelengkapan DPRD. 

Akhirnya, setelah dua orang wakil demonstran mendampingi proses pengiriman faksimili sikap penolakan aliansi melalui DPRD ke DPR RI, massa membubarkan diri dengan tertib.