PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Bersatu Menjaga Ekonomi 2019
Oleh : Redaksi
Senin | 27-05-2019 | 12:16 WIB
edy-sutrisno-opini-19.jpg honda-batam
Edy Sutriono, ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Kementerian Keuangan RI. (Ist)

Oleh: Edy Sutriono

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2019 sebesar 5,07 persen, meningkat dibandingkan triwulan I 2018 yang sebesar 5,06 persen dengan tingkat inflasi terjaga selama satu triwulan pada tingkat 0,35 persen. Pertumbuhan tersebut tidak terlepas
dari pengaruh pola musiman aktivitas ekonomi awal tahun dan dampak masa perbaikan
ekonomi global.

Pengaruh ekonomi global yang belum menentu walau di tengah optimisme memaksa IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2019 sebesar 0,2 basis poin dari sebelumnya 3,5 menjadi 3,3 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi negara maju tahun ini sebesar 1,8 persen, sedangkan negara emerging market dan berkembang turun menjadi 4,4 persen.

Sementara itu Indonesia menargetkan dalam APBN 2019 sebesar 5,3 persen atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2019 ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh cukup baik sebesar 5,01 persen. Inflasi yang terkendali, pendapatan masyarakat dan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi negara yang kondusif ikut mendukung pertumbuhan tersebut.

Pesta demokrasi mampu mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, organisasi
sosial dan peserta pemilu dan belanja pemerintah pada triwulan I. Untuk triwulan II ke depan, momentum THR dan Hari Raya Idul Fitri dengan tetap menjaga supply barang/jasa dan mengendalikan inflasi diharapkan berdampak positif bagi kegiatan ekonomi.

Momentum tersebut harus dijaga oleh semua pihak dengan menciptakan stabilitas dan kondisi negara yang kondusif dan aman sehingga dapat memberikan multiplier effect baik produsen barang dan jasa maupun pedagang yang berhubungan langsung dengan konsumen. Selanjutnya penulis mencermati tren pola konsumsi rumah tangga saat ini terjadi pergeseran menuju pola konsumsi yang bersifat 'experience', milenial dan kebutuhan menengah. Pola konsumsi dimaksud seperti barang/jasa digital, komunikasi dan pariwisata yang mobile. Pergeseran pola konsumsi ini harus didukung produksi barang/jasa dalam negeri yang baik, inovatif dan high-tech.

Namun demikian sebuah perekonomian yang sehat sangat tergantung dan ditopang
oleh investasi dan ekspor yang baik dan sehat. Mengapa? Karena konsumsi bisa dikatakan
relatif sangat stabil dan bersifat jangka pendek. Oleh karena itu perekonomian Indonesia sudah tepat diarahkan agar investasi (capital inflow) dan ekspor dapat tumbuh signifikan.

Kunci pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor. Berbicara investasi, pertumbuhan
pada triwulan I-2019 sebesar 5,03 persen atau lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama 2018. Hal ini disebabkan para investor menunggu proses dan hasil pemilu. Investasi pada triwulan II ini, sikap wait and see dari para investor diharapkan segera berakhir dengan adanya kepastian situasi pasca pengumuman hasil pemilu dan perlunya stabilitas yang aman dan nyaman. Investasi diharapkan kembali mengalir terutama untuk sektor manufaktur dan perdagangan yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan.

Investasi pada triwulan ke depan dapat ditingkatkan dengan menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif didukung semakin membaiknya peringkat investment grade Indonesia. Investasi dengan rating baik membuat masyarakat menjadi merasa lebih nyaman dan aman. Simplifikasi perizinan perlu terus diupayakan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah didukung governance-nya.

Keluhan yang biasa dirasakan masyarakat dan dunia usaha adalah sulit dan lamanya
perizinan. Selain itu membuat masyarakat tidak alergi dengan pajak dan simplifikasi seluruh proses dan prosedur. Lebih lanjut mengenai investasi diperlukan optimisme dan confidence baik pemerintah dan dunia usaha serta semua kalangan akan lebih baiknya perekonomian 2019. Selain itu pemerintah berharap dunia usaha dapat melakukan investasi atau ekspansi usaha di Indonesia dan yang paling penting diutamakan investasi bersifat langsung (foreign direct investment/FDI) infrastruktur fisik dan sumber daya manusia. Mengapa? Karena fisik investasi tersebut berada di Indonesia yang selanjutnya dapat dimanfaatkan pemerintah.

Investasi ke depan bahkan diharapkan dapat memobilisasi retained earning investor. Prediksi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga AS dalam waktu dekat menjadi
kesempatan untuk menarik investor emerging market seperti elektronik dari Vietnam dan
otomotif Thailand ke Indonesia. Apabila ini dapat dilakukan maka akan dapat memperbaiki
neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia juga dapat dilakukan dengan membaiknya posisi current account dan nilai tukar Rupiah.

Sementara itu pertumbuhan net ekspor masih minus cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2019. Penurunan ekspor baik pada ekspor barang non migas, barang migas maupun jasa. Penurunan ekspor barang non migas bersumber dari ekspor komoditas pertanian dan pertambangan yang mengalami penurunan sejalan dengan permintaan global dan harga komoditas yang melemah. Dari ekspor migas, penurunan disebabkan oleh ekspor minyak mentah sejalan dengan kebijakan substitusi impor, serta penurunan ekspor produk hasil minyak, dan gas. Penurunan ekspor juga tidak terlepas dari kinerja ekspor jasa berupa penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan kondisi pasar dunia yang cenderung menurun menyebabkan tidak cukup banyak destinasi ekspor.

Oleh karena itu menjaga ekspor dapat dilakukan dengan kapitalisasi ekspor Indonesia. Produk tidak dapat lagi mengandalkan upah buruh murah dan bertumpu hanya kepada melimpahnya sumber daya alam. Ekspor harus didukung dengan produk baru khususnya manufaktur dan memiliki nilai tambah baik kepada pasar lama yang telah ada maupun pasar baru. Sayangnya produk-produk baru membutuhkan inovasi yang sangat tergantung kepada kapasitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia membutuhkan waktu dan jangka Panjang. Oleh karena itu yang sangat mendesak adalah menglink-kan kualitas Pendidikan dengan pasar tenaga kerja yang berorientasi ekspor. Capital inflow yang kemudian dapat melakukan ekspor merupakan kondisi ideal yang diharapkan. Selain terus mencari pasar ekspor baru bagi produk-produk Indonesia.

Peran Pemerintah menjaga perekonomian Menciptakan perpajakan yang membuat masyarakat patuh dan menjadi lebih baik, sehingga ekspor, investasi dan perdagangan menjadi lebih baik. Menciptakan iklim yang membantu UMKM sehingga tidak banyak aturan yang menghambat seperti hal-hal yang dapat disederhanakan antara lain perlunya NIK dan NPWP. Pajak tahun 2018 tumbuh positif dengan basis WP yang meningkat perlu dilanjutkan dengan meningkatkan basis pajak, mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan di 2019. Insentif pajak bagi dunia diupayakan secara targeted (tax holiday/allowance) diharapkan juga menyentuh dalam konteks kepada usaha-usaha yang mengembangkan sumber daya manusia. Perdagangan dan ekspor harus didukung oleh kepabeanan dan cukai yang mempunyai relaksasi peraturan. Percepatan dwelling time khususnya layanan Pusat Logistik Berikat dan simplifikasi prosedur ekspor dan penggunaan IT dalam pemungutan dan pemberantasan penyelundupan.

Belanja pemerintah yang menyediakan SDM kompetitif buat dunia usaha melalui
anggaran pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan. Infrastruktur yang baik tentu akan mengurangi inefisiensi dan high cost economy. APBN telah melakukan ekspansi 2015-2018 dalam infrastruktur diharapkan manfaatnya terutama mendorong investasi 2019 dengan cost of investment yang menurun. Total investasi infrastruktur nasional dengan kebijakan skema dapat meningkatkan peran sektor swasta sehingga 40 persen APBN/D, 20 persen BUMN/D dan sisanya swasta. Untuk BUMN tentu dilihat kesehatan neraca dan pemerintah dapat berperan dalam hal penambahan PMN dan subsidi. Peran fungsi perbendaharaan negara dilakukan dengan mendorong penyelesaian pekerjaan/proyek-proyek strategis yang bersifat investment and export supporting Kementerian Negara/Lembaga. Peningkatan sinergisitas dengan Pemda dalam pelaksanaan APBD dan ketercapaian penyerapan, output dan outcome DAK Fisik dan Dana Desa dan secara terus menerus menyempurnakan simplifikasi proses prosedur dan pertanggungjawaban.

Sementara itu kembali terkait utang pemerintah hendaknya dilihat dari sisi faktual dan
bukan dari persepsi. Faktual tersebut antara lain bahwa Undang-Undang Keuangan Negara
mengizinkan maksimal sebesar 60 persen dari PDB, namun Indonesia 2019 hanya 30,4
persen. Lima lembaga pemeringkat menilai tingkat risiko utang Indonesia pada level rendah. Mengenai beban utang kepada generasi yang akan datang dapat dijelaskan bahwa defisit APBN ditargetkan 1,84 persen dari PDB, sementara pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang artinya utang tetap terjaga dan dalam rentang aman. Tingkat suku bunga utang yang semakin turun menunjukkan meningkatnya tingkat kepercayaan. Tingkat Credit Default Risk (CDR) untuk 5 tahun yang menurun. Dari komposisi utang sebesar kurang lebih 75 persen berasal dari utang dalam negeri artinya masyarakat yang berperan dalam APBN dalam tingkat kenyamanan yang baik. Ini semua menjadikan APBN yang dikelola berada pada tingkat mandiri, sehat dan kredibel.

Pada akhirnya, tantangan ekonomi 2019 tidaklah mudah, kita semua sebagai anak
bangsa perlu bersikap optimis, confidence, bersatu menjaga kondisi nasional yang aman dan kondusif dan waspada risiko serta memanfaatkan momentum yang baik (yang bisa terlewat begitu saja) untuk kemakmuran, keadilan untuk memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan demi Indonesia Jaya yang diprediksi akan menyumbang 2,5 persen pertumbuhan ekonomi dunia.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi tempat penulis bekerja.

Penulis adalah ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Kementerian Keuangan RI.